Pelantikan Wagubsu di Jakarta

MEDAN | SUMUT24 Setelah Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk sisa masa jabatan periode 2013-2018 pada proses pemilihan gubernur yang digelar di ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Senin (24/10). Maka selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) akan segera mengirimkan usulan Wagubsu kepada Mendagri sehingga dalam waktu dekat dapat segera dilantik oleh Mendagri.?

Baca Juga:

• Agar Perairan Kondusif, Nelayan Dijadikan Mitra Strategis Satpolairud Tanjungbalai
• ASN PPPK Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Lhokseumawe laksanakan Maulid Nabi sebagai rasa syukur.
• Pesona Wisata BUMDes Pudun Jae Jadi Sorotan di Jumbara PMI Padangsidimpuan: Karya Desa yang Bikin Semua Terkagum

?“DPRD Sumut dalam rapat paripurna kan sudah memilih Wagubsu, artinya kita tinggal melanjutkan keputusan dari DPRD Sumut itu dengan mengirimkan surat usulan ke Mendagri. Nanti baru pak Menterilah yang akan mengagendakan kapan waktunya untuk dilantik. Bisa saja berbarengan menunggu dengan pelantikan dari daerah lain yang pasti pelantikannya di Jakarta,” ujar Sekdaprovsu Hasban Ritonga, Selasa (25/10).?

?Disunggung soal putusan sela dari PTUN Jakarta terkait gugatan dari PKNU terhadap surat Dirjen Otda Kemendagri, Hasban mengatakan hal itu bukan kewenangannya. “Itu ranahnya merekalah, sudah ranahnya politik, kita tidak bisa mengintervensi dan campur tangan. Saya sendiri belum membaca putusan itu, lagi pula yang digugatkan Kemendagri,” terang Hasban.?

?Oleh karena itulah, Pemprovsu lanjut Hasban tinggal menunggu keputusan dari Mendagri untuk pelantikan Wagubsu. Apalagi, terkait putusan sela dari PTUN Jakarta itu, hingga saat ini Mendagri belum ada memberikan petunjuk ataupun surat agar Wagubsu yang telah dipilih DPRD Sumut untuk tidak dilantik.?

?”Apalagi sampai sekarang tidak ada larangan dari Mendagri untuk tidak melantik Wagubsu, sebab sampai sekarang belum ada petunjuk yang kita terima dari Mendagri, dan kita sduah sampaikan laporannya ke Mendagri,” paparnya.?

?Dikatakan Hasban, dengan dilantiknya Wagubsu, maka jabatan yang selama ini kosong sekarang sudah terisi, artinya sudah ada pimpinan di Pemprovsu yang bisa berbagi tugas, sehingga dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan dan lebih mempercepat semua program Pemprovsu untuk mewujudkan visi dan misi Gubsu dan Wagubsu.?

?Hasban mengatakan, adapun tupoksi dari Wagubsu ini dikatakannya memang secara eksplisit tidak diatur namun secara eksplisit Wagubsu itu akan lebih focus kepada pengawasan internal, artinya nanti bersama inspektorat dan BKD Sumut akan konsern terhadap pengawasan dan pembinaan apartur. “Tentunya dengan adanya Wagubsu ini pasti pengawasan sudah bisa maksimal,” jelas Hasban.?

?Di tempat terpisah, Kapuspen Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan, Kemendagri masih akan menunggu surat usulan Wagubsu dari Pemprovsu. Baru kemudian Mendagri mengusulkan kepada Presiden agar nantinya Presiden akan mengeluarkan SK Wagubsu.?

?“Nanti kalau sudah masuk surat usulan ke Mendagri, baru kita usulkan ke Presiden agar bisa dikeluarkan SK nya dulu, baru dilantik. Bisa jadi Presiden yang melantik, kalau berhalangan bisa Wakil Presiden dan kalau berhalangan juga bisa Mendagri,” jelas Dodi.?

?Disinggung soal adanya putusan sela dari PTUN Jakarta, Dodi mengatakan dirinya kurang mengetahui terkait hal itu, karena kemungkinan hal itu ditangani langsung oleh Dirjen otda Kemendagri.?

?“Kalau itu saya kurang tahu ya, mungkin ditangani Dirjen Otda. Tapi kalau menurut saya putusan PTUN itu lemah, ini menurut saya pribadi ya, karena dari sisi prosedural sekarang ini untuk Wagubsu kan mengacu kepada UU No 23 dan UU No 10 tahun 2016, di mana yang berhak untuk mengusulkannya adalah partai politik pengusung yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Sumut, kalau dari aturan ini harusnya memang tidak ada masalah, ini menurut saya,” kata Dodi.?

?Disinggung kira-kira kapan pelantikan Wagubsu dapat digelar, Dodi mengatakan, kalau surat usulan dari Pemprovsu segera diterima pihaknya maka berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam waktu delapan hari pelantikan harusnya sudah digelar. “Kalau dari SOP itu harusnya setelah masuk surat usulan memang paling 8 hari prosesnya, setelah itu sudah bisa dilantik,” jelasnya.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Agar Perairan Kondusif, Nelayan Dijadikan Mitra Strategis Satpolairud Tanjungbalai

ASN PPPK Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Lhokseumawe laksanakan Maulid Nabi sebagai rasa syukur.

Pesona Wisata BUMDes Pudun Jae Jadi Sorotan di Jumbara PMI Padangsidimpuan: Karya Desa yang Bikin Semua Terkagum

Plt PMI Padangsidimpuan Novan Efendy Siregar Tunjukkan Bukti Nyata: Raih Prestasi Tingkat Sumut dan Jadi Tuan Rumah Perdana Jumbara TABAGSEL

JUMBARA Perdana Resmi di buka Langsung Walikota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe Apresiasi kepada Plt Ketua PMI Novan Efendy Siregar

Bupati Putra Mahkota Tanam Cabai Merah Bersama PKK Padang Lawas, Dorong Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Lokal