KPK Berikan Penghargaan Kepada Pemkab Deli Serdang

 

Baca Juga:

• Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat
• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Deli Serdang | Sumut24

Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Jl. Sudirman Medan. Rabu (23/2/2022).

 

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan Penghargaan atas Penertiban Fasilitas dan Sarana Umum Terbanyak di Provinsi Sumut dari KPK, yang diserahkan oleh wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan diterima langsung oleh Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan pada Acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.dengan Pemerintah Daerah se Sumut.

 

Disaat yang sama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapat peringkat 4 MCP (Monitoring Centre For Prevention) Provinsi Sumut dengan skor 88,67, yang berdasarkan Permenkeu Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, salah satu indikator mendapatkan DID adalah nilai MCP diatas 80.

 

Turut hadir mendampingi Bupati Deli Serdang Sekdakab Deli Serdang Darwin Zein, S.Sos, Inspektur Kabupaten Deli Serdang H Edwin Nasution, S.H.

 

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Mengatakan, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP telah ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi. Di Sumut ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80%. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.

 

“Standar kami itu 80 % skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menjelaskan, MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.

 

Ia menambahkan, tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Menurutnya kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. “Kuncinya komitmen, anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” kata Alexander.

 

Hadir dan mengikuti rapat tersebut Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Edy Rahmayadi, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Bupati dan Walikota se-Sumut secara daring dan luring, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun. Rodes

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand