Pertamina Terbuka, Jangan Manipulasi

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina
• KPK Diminta Segera Panggil Bobby Nasution Terkait Kasus OTT Topan Ginting
• Ketua YHA Ijeck Resmikan Masjid ke 60 di Kabupaten Mandailing Natal

Penurunan Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak potensial seperti dari Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor senilai Rp 90 Miliar dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Rp 71 Miliar, adalah sangat miris.

Kenapa PBB-KB dan BBN KB diturunkan pendapatannya oleh Tim Dispenda atupun Tim TAPD. Sementara Jumlah kenderaan terus bertambah baik roda dua, roda tiga dan roda empat ditambah lagi Bahan bakar variannya juga bertambah seperti Pertalite.

“Dalam hal ini diharapkan kepada Pemprovsu, Tim TAPD dan Dispenda penurunan PAD tersebut harus jelas. PT Pertamina dalam hal ini juga harus terbuka sehingga tidak terjadi manipulasi PAD untuk Sumut,” tegas Ucap Direktur Eksekutif Transparansi Anggaran Lintas Indonesia (Tralindo) Drs Redihman Damanik kepada SUMUT24, Senin (17/10).

Menurutnya, Penurunan itu harus jelas apa parameternya sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Yang lebih penting lagi kepada PT Pertamita harus transparan dan terbuka, berapa pasokan Bahan bakar solar dan premiun tiap harinya yang dipakai oleh masyarakat. Sehingga dikalikan 5 Persen berapa yang harus diterima Dispenda Sumut dari PBB-KB tersebut.

“Selama ini perhitungannya tidak terbuka kepada Publik. Tidak pernah ini dibuka kepada publik berapa pasokan bahan-bakar yang telah disalurkan kepada masyarakat,” tegas Redihman Damanik.

Lebih lanjut dikatakannya, harusnya ini menjadi perhatian serius, kalau PT Pertamina saja tidak terbuka, begitu juga Dispenda Sumut, bisa hilang sia-sia PAD sumut dari PBB-KB yang dinikmati oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Kita berharap kedua instansi tersebut terbuka kepada masyarakat sehingga dalam rangka percepatan pembangunan dapat terwujud dengan baik dari pajak-pajak masyarakat,” tegas Redihman Damanik.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina

KPK Diminta Segera Panggil Bobby Nasution Terkait Kasus OTT Topan Ginting

Ketua YHA Ijeck Resmikan Masjid ke 60 di Kabupaten Mandailing Natal

KORSA Nilai Sekda Sumut Profesional Tangani Kebijakan Pangan, Kritik DPRD Dinilai Kurang Proporsional

Hasyim SE Buktikan Politik Humanis: Berbagi Bersama Santri dan Anak Panti di HSN

SMAN 1 Medan Unggul Sementara, Turnamen Kapolda Sumut Cup 2025 Semakin Seru Menuju Semifinal