DPRD komisi B Tapsel Rapat Bersama Dinas Kehutanan Provsu

 

Baca Juga:

• Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat
• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Medan I Sumut24.co

DPRD kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) komisi B rapat bersama Dinas Kehutanan Provsu (Provinsi Sumatera Utara) di jln SM Raja Kota medan, Kamis (17/2/22).

Dari pantauan, rapat komisi B DPRD tapsel salah satu pimpinan dari komisi B DPRD tapsel Harmeni Batu Bara SH menyampaikan pembahasan tentang PT PLS (Panie Lika Sejahtera) yang mana baru beberapa hari masyarakat melalukan aksi demo dengan menolak di perpanjang nya izin HPH PT PLS. hal ini di pertegas oleh Harmeni Batubara dalam rapat bersama Dinas Kehutanan Provsu.

“Kami komisi B DPRD tapsel mempertanyakan kepada Dinas Kehutanan Provsu, tindak lanjut izin HPH PT PLS karena kami datang kemari menyambut aspirisi masyarakat, terkhusus itu Dapil (Daerah Pemilihan) saya,dan perlu diketahui, PT PLS tidak ada sama sekali melakukan kewajibannya,bahkan ingkar janji yang telah puluhan tahun mengelola kawasan hutan di kabupaten Tapsel,dan dari temuan kami ada penanaman Sawit dan ini diluar konsesi yang mana jalan masuk lokasi tersebut masuk dalam kawasan PT PLS temuan ini menurut kami ini luar biasa yang melanggar perjanjian dalam pengelolaan hutan di kabupaten Tapsel, Ungkap Harmeni.

Sekretaris Dinas Kehutanan Provsu Bapak Zakir Daulay menyampaikan, terima kasih sebelumnya atas kehadiran kawan-kawan DPRD komisi B Tapsel di medan terkhusus di Dinas Kehutanan Provsu, dalam hal ini saya menyampaikan hal permasalahan PT PLS sedang menunggu dari kementrian apa izin nya tidak di perpanjang atau sebaliknya,dan permasalahan temuan yang di sampaikan kawan-kawan DPRD komisi B Tapsel, sudah kita tinjau lebih kurang 2 minggu kemaren, dan juga pihak PT PLS sudah kita tegur,ungkap zakir.

Disamping itu Anggota DPRD komisi B Tapsel Bapak OK Hazmi Usman Siregar menyampaikan”, Sudah sampai mana proses yang di lakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Provsu dalam permasalahan temuan dan proses izin dikementrian, mengingat PT PLS ini kami berharap bahkan seluruh masyarakat tapsel kalau di tanya,tidak akan mengizinkan PT PLS itu beroperasi, dan ini tegas mengingat kami perwakilan dari seluruh masyarakat kabupaten tapanuli selatan, Tegas OK.

Kabid PH Alpian Jauhari menyampaikan “Hal ini semua harus ada rekomendasi Bapak Bupati Tapanuli Selatan untuk memperkuat Penolakan Izin PT PLS,kalau memang masyarakat tapsel menganggap tidak lagi ada manfaat PT PLS tersebut”ungkap alpian.

Dalam rapat tersebut hadir Komisi B DPRD tapsel Bontar Panjaitan, Harmeni Batubara SH, eddy arryanto hsb SH, H Buyung ST, M Faisal Siregar ST, H mahmud lbs S Ag, Ok Hazmi Usman Siregar SH, sedangkan Dari Dinas Kehutanan Provsu yang hadir dalam rapat, Zakir Daulay Sekr Dinas Kehutanan Provsu, A.S hutasuhut kabid Rhl, Irham Asri kasi pengukuran, Taufik rahmat kasi Pht, Anas Yulfan, AP, MA kabid Linhut Dishut dan Alfian Jauhari Kabid PH.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand