Tak Dapat TPP, Pengawas Sekolah Mengadu ke DPRD Medan

MEDAN|SUMUT24.co Pengawas sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Medan mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Medan. Para pengawas sekolah mengaku sudah 8 tahun tidak pernah menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP). Padahal sebelumnya, para pengawas sekolah mengaku sempat menerima TPP tersebut.

Aduan itu diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala, di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) gedung DPRD Kota Medan, Senin (14/2).

Baca Juga:

• Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat
• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Usai menggelar rapat, Rajudin mengatakan bahwa keluhan yang disampaikan para pengawas sekolah tersebut harus menjadi perhatian pemerintah.

“Saya simpulkan, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh pengawas sekolah, antara lain yang pertama sejak delapan tahun yang lalu pengawas tidak menerima TPP. Mereka mengeluh, sementara beban kerja mereka semakin banyak,” ucapnya.

Politisi PKS ini mencontohkan, seorang pengawas bisa mengawasi lebih dari tiga sekolah, bahkan sampai lima sekolah. Hal ini menjadi sangat miris, sebab beban kerja yang begitu besar itu tidak dibarengi dengan hak-hak mereka dalam mendapatkan TPP.

“Kemudian yang kedua, selama ini mereka dapat uang makan, kalau dari Kemenag mereka dapat, tapi yang dari dinas tidak dapat. Selanjutnya yang ketiga, adanya kepala sekolah yang tumpang tindih tugas di sekolah lain, artinya ada kepala sekolah yang di Plt kan di sekolah lain,” ujarnya.

Lebih lanjut Rajudin mengatakan, pihakmya akan mencarikan solusi dan tindak lanjut agar fungsi pengawas sekolah betul-betul dapat dijalankan dan keluhan terkait TPP pengawas dapat dicari jalan keluarnya.

“Akan kita buat solusinya nanti, supaya ke depan pengawas betul-betul difungsikan, mana yang sudah sertifikasi dan mana yang belum. Yang belum sertifikasi akan kita prioritaskan untuk (dibayarkan) TPP-nya, sehingga tidak membebani APBD kita. Selanjutnya akan kita buat RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Komisi II dan saya upayakan dalam waktu dekat nanti untuk memanggil Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand