Kejatisu Diminta Bongkar Korupsi Sarmadan

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah
• Pemkab Deli Serdang Raih Penghargaan Terbaik I Pembayaran Premi Iuran Wajib Pegawai 8 Persen
• Walikota menghadiri Pembukaan Indonesia Ekonomi Syariah Tahun 2025-Forum & Expo di Islamic Center Kota Mataram

Kekajsaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) didesak untuk segera membongkar semua dugaan kasus korupsi dilakukan Sarmadan Hasibuan SH,MM baik saat dirinya menjabat Sekda Kota Padangsidempuan maupun saat ini jadi Kadispendasu.

“Kita mendesak Kejatisu serius membongkar kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini dilakoni oleh Sarmadan Hasibuan. Banyak sudah kerugian negara akibat ulah Sarmadan Hasibuan, tapi kenapa Kejatisu masih diam dan selalu beralasan minta bukti laporan kasus tersebut,” tegas Ketua Sumut Institute Osril Limbong kepada SUMUT24, Selasa (11/10).

Lebih tegas lagi dikatakan Osril Limbong, mestinya Kejatisu menjemput bola atas semua dugaan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Sarmadan Hasibuan. Bukan sebaliknya hanya menagih bukti laporan. “Kerja keras dan jemput bola. Kan ada bukti dari pemberitaan yang dimuat di media serta aksi-aksi demo yang menuntut agar Kejatisu tegas menindak lanjuti semua temuan soal korupsi Sarmadan,” tegas Osril. Sementara itu data yang berhasil dihimpun SUMUT24 dari berbagai sumber atas dugaan korupsi kerugian uang negara yang sudah dilakoni Sarmadan Hasibuan baik saat menjabat sebagai Sekdapab Tapsel, Sekdako Padangsidempuan, Manajer sepakbola PS Padangsidempuan dan kini menjabat Kadisependasu diantaranya:

1.Korupsi Dispora dan Management PS Sidimpuan saat itu dipimpin Sarmadan Hasibuan. Contohnya isian nominal honor pemain bola Sujatmiko Ismail Pohan ada nilainya Rp 15 juta, Rp 37 juta dan Rp 65 juta. Kesemuanya disahkan tekenan manager Sarmadan Hasibuan.

2.Korupsi kontrak pemain total sebesar Rp2 miliar dan realiasi ke pemain hanya Rp1.404.500.000.

3.Realisasi anggaran untuk perbaikan kota dan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidempuan Tahun 2008, 2009 dan 2010.

4.Korupsi pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan total kerugian Negara diperkirakan Rp 12.379.011.728. 5.Saat Sarmadan Hasibuan menjabat Sekdakap Tapsel (anak buah Rahudman,red) Oleh BPK RI sekira tahun 2006 mengumumkan Rp 26,5 Milyar indikasi dugaan penyelewengan anggaran di Pemkab Tapsel. 6.Saat Sarmadan Hasibuan menjabat Sekdako Padangsidempuan juga terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 8,5 miliar juga disebut-sebut dilakoni Sarmadan. Lebih lanjut dikatakan Osril Limbong, Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Sumut dinilai tak punya program kerja yang jelas dalam mendongkrak PAD Sumut. Buktinya, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas, Anggaran Sementara KUA-PPAS 2016 Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN-KB) diturunkan sebesar Rp 71 Miliar. Dan Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB) diturunkan sebesar Rp 90 Miliar, dinilai sesuatu yang tak masuk akal.

“Ini kan aneh, berarti Sarmadan tak jelas kerjanya dalam mendongkrak pendapatan PAD Sumut. Untuk apa Sarmadan diangkat jadi Kadispendasu, kalau pandainya hanya menurunkan PAD Sumut. Lebih baik Gubsu segera mencopotnya atas kebijakan dan keteledorannya yang tak populis tersebut,” tegas Osril.

Menurut Osril, masyarakat curiga atas penurunan PAD Sumut tersebut sehingga diharapkan anggota DPRDSU agar segera memanggil Kadispenda Sumut Sarmadan Hasibuan.

“Kita mempertanyakan diturunkannya PAD Sumut, apa dasar penurunannya, apakah Kadispenda Sudah berkonsultasi dengan pengawasa PAD dalam hal ini DPRDSU dan kepada Gubernur Sumatera Utara. Kalau penurunan itu tanpa sepengetahuan pejabat terkait, sama artinya Sarmadan Hasibuan membuat kebijakan sendiri untuk meraup keuntungan dan lain sebagainya,” tegas Osril Limbong.

Penurunan PAD tersebut harus jelas, karena uang yang dikelola Dispenda tersebut adalah uang rakyat, sehingga harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sangat anehlah, ujar Osril, kenderaan bertambah banyak masa pendapatan daerah diturunkan. “Jangan-jangan ada pesanan sponsor untuk sesuatu hal yang menyangkut politik,” tegas Limbong.

Ditambahkan Osril, Penurunan nilai pajak daerah, apa pengawas PAD sudah setuju (DPRD SU) & Gubsu sebagai Penerima & pengguna, apa memang sudah setuju. Jika memang dua lembaga setuju, dipastikan penerimaan PAD berkurang, jika tujuan penurunan hanya untuk mencari solusi persentase masuknya wajib pajak di sektor Pajak kendaraan dan BPKB, berarti program dan razia selama ini tidak mendapat hati rakyat.

“Jadi anggaran yang selama ini digunakan untuk hal tersebut juga sia-sia. Maka kita berharap agar dibentuk tim penyidik,” tegas Osril lagi.

Sebab pada waktu lalu telah terjadi perbedaan data penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor. Apalagi Dispenda masih menyisahkan banyak masalah (kantor Dispenda terbakar atau dibakar, Pansus PAD masih ditangani KPK dan kasus lainnya harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sebelumnya, Ketua Pusat Pengkajian Informasi dan Transparansi Anggaran (Puspita) Andi Nasution kepada SUMUT24, Senin (10/10) menegaskan, hingga saat ini sumber pendapatan terbesar masih berasal dari BBNKB sebesar Rp1,04 triliun, pajak Rp1,52 triliun, dan pajak lainnya Rp840 miliar. tahun 2011 hingga 2014 Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Sumut selalu defisit. Bahkan, pernah sampai 17% pada 2013.

Untuk APBD 2016, target PAD hanya Rp 4,63 triliun atau meningkat dari Rp 4,62 triliun pada tahun lalu. Selain itu, dana perimbangan naik menjadi Rp 2,27 triliun dari Rp 1,71 triliun dan pendapatan lain yang sah melonjak menjadi Rp 3,07 triliun dari Rp 2,11 triliun.

Untuk tahun 2016 pada Pada KUPPAS P-APBD TA. 2016, Dana Hibah bertambah Rp 187 Miliar lebih, Pajak Daerah BBN-KB di turunkan Rp 71 Miliar lebih dan Pajak Bahan Bakar diturunkan Rp 90 Miliar.

Dengan penurunan pajak-pajak tersebut, ujar Andi Nasution, perhitungannya harus jelas kenapa dikurangi. Apa parameternya berbagai potensi pajak tersebut harus diturunkan. Karena itu menyangkut bagi hasil bagi 34 Kab/kota se Sumut.

Harusnya tugas Kadis Pendapatan itu menaikkan Pendapatan, bukan malah menurunkan pendapatan daerah, berarti Sarmadan bukan orang yang tepat duduk mendapatkan jabatan Kadis Pendapatan tersebut. Sementara itu, saat SUMUT24 mengkonfirmasi Selasa (11/10) soal dugaan korupsi uang negara yang dilokoni Sarmadan Hasibuan serta dan tudingan kinerja buruk saat menjabat Kadispendasu, justru Sarmadan Hasibuan tak ada di ruangan kerjanya. JUga ketika dikonfirmasi via ponselnya, kembali tak aktif. (W03/R03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah

Pemkab Deli Serdang Raih Penghargaan Terbaik I Pembayaran Premi Iuran Wajib Pegawai 8 Persen

Walikota menghadiri Pembukaan Indonesia Ekonomi Syariah Tahun 2025-Forum & Expo di Islamic Center Kota Mataram

Rianto SH MH: Ayo Sukseskan Mubes XI dan HUT ke-66 Pemuda Pancasila

Agar Perairan Kondusif, Nelayan Dijadikan Mitra Strategis Satpolairud Tanjungbalai

ASN PPPK Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Lhokseumawe laksanakan Maulid Nabi sebagai rasa syukur.