Ombudsman Panggil Kepsek SMAN 3 Medan

MEDAN|SUMUT24 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyurati Kepala SMA Negeri 3 Medan, terkait adanya laporan salah salah satu lembaga kemasyarakat tentang penggelembungan siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2016-2017.

Baca Juga:

• Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah
• Pemkab Deli Serdang Raih Penghargaan Terbaik I Pembayaran Premi Iuran Wajib Pegawai 8 Persen
• Walikota menghadiri Pembukaan Indonesia Ekonomi Syariah Tahun 2025-Forum & Expo di Islamic Center Kota Mataram

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Abyadi Siregar, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat undangan kepada Kepala SMA Negeri 3 Medan.

“Kita sudah kirim surat ke pihak SMA Negeri 3 Medan dan memang belum ada konfirmasi dari pihak mereka. Surat ini kita berikan sesuai dengan arahan dari Ombudsman Pusat,” tuturnya.

Ini dilakukan agar sekolah-sekolah yang mendapatkan surat tersebut dapat memberikan klarifikasi terkait dugaan penggelembungan jumlah siswa baru TP 2016-2017.

“Kita berharap melalui klarifikasi nantinya, ada keterbukaan dari pihak sekolah, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik selama ini terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” terang Abyadi.

Melalui surat ini juga, Ombudsman mengimbau agar sekolah-sekolah yang mendapatkan surat ini segera mengkonfirmasi dan tidak menghiraukan agar masalah segera selesai dan keterbukaan itu bisa didengar juga oleh masyarakat luas.

“Untuk saat ini kita masih memberikan surat undangan, jika ini dihiraukan mak akan ada surat panggilan yang aka kita kirim lagi, beberapa sekolah sudah memenuhi panggilan undangan yang kirim, untuk SMA Negeri 3 kita masih menunggu,”tegasnya.

“Semoga kebijakan kita bisa ditaati oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan surat dari kita dan dalam minggu-minggu ini kita juga akan mengeluarkan penerbitan layanan saran agar di ketahui oleh sekolah-sekolah. Terutama bagi sekolah yang diduga melakukan penggelembungan jumlah siswa,”pungkas Abyadi.

Dalam laporan yang disampaikan Ketua Markas Daerah Komando Pejuang Merah Putih(KPMP) Sumut Awaluddin bersama Sekretaris Zulkifli Syahdan, disebutkan siswa yang diterima di sekolah tersebut berjumlah 448 orang dengan 14 kelas yang diumumkan pada 15 Juli 2016.

Namun setelah dilakukan investigasi, jumlah siswa yang diterima bertambah menjadi 854 orang atau terjadi kelebihan 409 siswa. Dari jumlah tersebut terdapat 46 siswa yang dilakukan pungutan sebesar Rp6 juta per orang yang dikoordinir oleh oknum guru. Bahkan KPMP memiliki bukti rekamannya.

Dalam laporan tersebut juga ditegaskan PPDB di SMAN 3 ada dari jalur ilegal yang berasal dari alumni, komite sekolah dan rekomendasi oknum anggota DPRD Kota Medan.

Selain penggelembungan jumlah siswa, KPMP juga melaporkan adanya penyalahgunaan anggaran/dana komite sekolah selama tiga tahun berturut-turut yakni pada tahun ajaran 2014, 2015 dan 2016 tanpa adanya laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Ombudsman menyurati Kepala SMAN 3 Medan untuk melakukan klarifikasi terkait hal tersebut.

Sekolah MTsN 2 Medan Kutip Uang Ekskul Rp 25.000

Sementara Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Medan melakukan pengutipan sebesar Rp 25.000/bulan ke siswanya dengan dalih biaya uang ekstrakurikuler.

Setiap bulan pengutipan dilakukan bersamaan dengan pembayaran uang sekolah. “Anak saya nggak ikut ekstrakulikuler, tapi kenapa dikutip juga. Itu wajib pula dibayar setiap bulan. Ini sangat membebani saya,” kata salah seorang wali murid.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menjelaskan, segala bentuk pungutan atau penjualan buku di sekolah dilarang, apalagi sekolah negeri.

“Kalau ada yang melanggar, itu sudah keterlaluan. Karena melanggar Permendikbud No 45 Tahun 2014 dan PP No 17 Tahun 2010,” kata Abyadi.(R02|W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah

Pemkab Deli Serdang Raih Penghargaan Terbaik I Pembayaran Premi Iuran Wajib Pegawai 8 Persen

Walikota menghadiri Pembukaan Indonesia Ekonomi Syariah Tahun 2025-Forum & Expo di Islamic Center Kota Mataram

Rianto SH MH: Ayo Sukseskan Mubes XI dan HUT ke-66 Pemuda Pancasila

Agar Perairan Kondusif, Nelayan Dijadikan Mitra Strategis Satpolairud Tanjungbalai

ASN PPPK Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Lhokseumawe laksanakan Maulid Nabi sebagai rasa syukur.