Sabtu, 22 Agustus 2026

7 Kepala Daerah di Sumut akan Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman

Administrator - Senin, 17 Januari 2022 11:52 WIB
7 Kepala Daerah di Sumut akan Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman

Medan I Sumut24 Sebanyak tujuh kepala daerah (Kdh) di Sumatera Utara akan menerima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman. Penghargaan itu adalah hasil survei/penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tahun 2021. Penganugerahan Penghargaan Kepatuhan itu, akan dilakukan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada Selasa (18/1/2022).

Baca Juga:

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar Senin (17/1/2022) menjelaskan, ke tujuh kepala daerah tersebut adalah Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Bupati Batubara Zahir MAP.

“Kemudian Bupati Dairi Dr Eddy Kelleng AT Berutu, Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu, Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Walikota Siantar Togar Sitorus, Sekda Humbahas Drs Tonny Sihombing dan Asisten Pemkab Deliserdang Dedy Maswardy,” ujar rinci Abyadi.

Abyadi menjelaskan, penganugerahan penghargaan itu, merupakan lanjutan penganugerahan yang dilakukan Ombudsman RI secara nasional di Jakarta, 29 Desember 2021 kemarin.

Dalam penganugerahan yang dilakukan di Jakarta, dari Sumut hanya diikuti Pemkab Deliserdang yang ketika itu dihadiri Wakil Bupati. “Sedang tujuh Pemda lain di Sumut yang meraih predikat kepatuhan tinggi (zona hijau), ketika itu tidak diundang di acara itu guna membatasi ruang acara dalam rangka menjaga protokol kesehatan (prokes),” jelasnya.

Sebelumnya, delapan dari 34 pemerintah daerah (Pemda) di Sumut meraih zona hijau berdasarkan hasil survei kepatuhan Ombudsman RI Tahun 2021. Proses survei/penilaian tersebut dilakukan tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut sejak Juni-Agustus 2021 pada 34 Pemda se Sumut, termasuk Pemprov Sumut.

Namun, yang berhasil meraih Zona Hijau hanya delapan. Sedang 26 Pemda lain masih dalam katagori Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dan Kepatuhan Rendah (Zona Merah).

Dalam survei itu, dinilai keterpampangan (tangible) ketersediaan standar layanan publik di unit-unit layanan yang ada di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
Sukhairi Nasution Resmi Pimpin DMI Madina 2026-2031, Sekda Afrizal Dorong Masjid Jadi Pusat Peradaban
Langkah Tegas Madina Hadapi PETI, Satgas Siapkan Personel untuk Operasi Lapangan
Bawa Nama Madina ke Panggung Nasional, Bupati Saipullah Nasution Raih Penghargaan IIGCE 2026
Eksekusi Lahan Ditolak PN Lubuk Pakam, Kuasa Hukum PT RPP Soroti Dugaan Penipuan DT
Bambang-Dicki Sihotang Juara Turnamen Domino HUT ke-81 RI Forum Wartawan Pemprov Sumut
Pemerintah Kabupaten Solok Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Menggelar Pawai Alegoris
komentar
beritaTerbaru