Banjir Sampah Kota Medan Hanyutkan Adipura

Medan|SUMUT24 Tidak mengejutkan jika Pemerintah Kota (Pemko) Medan gagal mendapat Piala Adipura 2016. Faktanya, Medan terendam air meski hujan hanya sesaat, sampah masih berserak dan pembangunan infrastruktur lamban. Kegagalan mendapatkan Piala Adipura menjadi bahan bagi Walikota Medan mengevaluasi Kadis Kebersihan Kota Medan.

Baca Juga:

• Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional
• Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi
• Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

Kegagalan meraih Adipura selama dua tahun berturut-turut membuktikan lemahnya kinerja SKPD terkait, yakni Dinas Kebersihan. Karenanya perlu adanya gebrakan yang dilakukan Pemko Medan selain mengevaluasi SKPD terkait juga mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan, kata Ketua Komisi D DPRD Medan Sabar Samsurya Sitepu.

Politisi Partai Golkar ini tidak heran jika penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup tak diperoleh Medan. Selain masih berkutat dengan persoalan sampah, Kota Medan juga belum dapat menyelesaikan persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penilaian Adipura sesuai dengan fakta. Bukan karena kekuatan lobi. Dari tahun ke tahun, kondisi sampah di Medan masih menjadi momok. Itu bisa dilihat di jalan dan pasar tradisional.

Banjir di Kota Medan akibat hujan menunjukkan kegagalan pengelolaan dan penataan lingkungan. Kurangnya resapan air dan drainase yang tak mampu menyalurkan air secara cepat.

Dia mengamini, masyarakat berkewajiban menjaga kebersihan dan lingkungan. Namun, kesadaran masyarakat itu harus dibangun oleh pemimpin yang mengayomi. “Kesadaran masyarakat dituntut. Sementara camat, lurah dan kepala lingkungan tidak mengayomi. Bagaimana muncul kesadaran masyarakat kalau pemimpinya tidak menunjukkan mental yang baik,” katanya.

Menurutnya, Adipura hanya sebuah penilaian. Diyakini penilaian itu akan didapat terus menerus jika mental pemimpin dan masyarakatnya dibangun bersama. Terciptanya mental yang baik itu tidak terlepas juga dari kepiawaian walikota membangun jajaranya.

“Memberikan jabatan itu bukan karena order atau karena suka. Tapi karena kemampuanya. Kalau jabatan diberikan karena order, seperti selama ini, takkan bisa kita bangun kota ini seperti rumah kita. Banyak kok contoh kota ya g berhasil. Kenapa tidak dicontoh,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong berpendapat sama. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Medan lamban. Penanganan kebersihan juga tidak maksimal. “Harus dievaluasi kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah – Dinas) terkait,” katanya.

Dia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan 2016 disetujui DPRD Medan November 2015. Namun, hingga pertengahan tahun, tidak nampak progres pembangunan Medan. “Ini harus dievaluasi. SKPD yang jadi mitra komisi D akan kami evaluasi,” katanya.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin harus memiliki visi dan program percepatan pembangunan, terapkan disiplin jajarannya. Bahkan, tak segan menindak (mencopot jabatan) jajaranya secara mendadak, setelah melihat langsung kinerjanya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional

Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi

Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

NextDev dari Telkomsel Roadshow di Kota Medan, Dihadiri Ratusan Anak Muda

Apes, Usai Transaksi 2 Pemain Sabu - Sabu Dicomot Polisi

Rayakan HLN ke-80, PLN Hadirkan Cahaya Harapan bagi Keluarga di Tapanuli Tengah