Gubsu: SKPD Jangan Tidur

MEDAN | SUMUT24

Gubsu HT Erry Nuradi MSi mewarning (mengingatkan) seluruh bawahannya (SKPD) agar jangan tidur untuk menjejar semua ketertinggalan selama ini. “SKPD jangan lagi tidur, bermalas-malasan, tak bekerja seperti selama ini. Tapi SKPD harus bekerja keras demi tercapainya target kemajuan yang sudah dicanangkan,” tegas Gubsu HT Erry Nuradi kepada SUMUT24, Selasa (14/6).

Lebih lanjut dikatakannya, ini penting bagi semua SKPD yang ada. Bila masih ada SKPD malas dan masih ‘tidur’, siap-siaplah dirotasi (lengser),” tegas Gubsu HT Erry Nuradi.

Masih dikatakan Gubsu, “Kita berharap SKPD dapat lebih bekerja maksimal dalam menjalankan tufoksinya dalam rangka mensejahterakan masyarakat Sumut kedepannya,” ucap Gubsu.

Gubsu HT Erry Nuradi berjanji akan merotasi sejumlah SKPD khususnya eselon II pada Jumat ini. Namun, Erry tidak merinci tanggalnya sehingga membingungkan khalayak.

“Kalau tidak ada halangan hari Jumat ini akan kita lantik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi)-nya dan keahliannya. Sehingga SKPD Pemprovsu nantinya bisa profesional dalam mengemban tugasnya,” ujar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi

Menurutnya, hari Jumat akan kita lantik, ketika ditanya hari Jumat kapan dan tanggalnya, Erry kembali mengelak. “Kalau tidak Jumat ini, Jumat depan, kan banyak hari Jumat,” ucapnya.

Lebih lanjut Erry, “Saya akan meminimalisir hak preprogratif saya sebagai Gubernur Sumut. Tidak seperti yang dulu-dulu, hak prerogratif selalu dimaksimalkan. Sehingga semuanya bisa makin runyam,” ucapnya.

Evaluasi Kinerja SKPD

Sementara itu Menurut Direktur Eksekutif Sumut Institute Osril Limbong kepada SUMUT24 mengatakan, memang sudah saatnya Gubsu melakukan evaluasi dan rotasi jabatan di Pemprovsu dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Gubsu juga diharapkan fokus melanjutkan visi dan misinya, bukan memikirkan pendampingnya atau Wagubsu, karena dengan adanya Wagubsu nantinya dikhawatirkan akan menambah persoalan yang ada,” ujarnya.

Kinerja SKPD seluruhnya harus digenjot, tinggi rendahnya serapan anggaran tergantung SKPD sehingga SKPD yang serapan anggarannya rendah harus benar-benar dievaluasi, buat apa jadi pejabat kalau takut menggunakan anggaran. “Kalau memang benar-benar melaksanakan program anggaran tersebut dengan baik, jangan takut bersinggungan dengan hukum. Kalau memang tak siap jadi pejabat sebaiknya mundur teratur,” tegas Limbong. (W03)