Bank Indonesia Membuat Kebijakan Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Sibolangit I Sumut24 Seluruh instrumen kebijkan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pemulihan Ekonomi Nasional, yang berkordinasi dengan Pemerintah dan KSSK. Dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Baca Juga:

• Dari Rekam Jejaknya, Sulit Diterima Akal Bupati Karo Ikut “Bisnis” Proyek
• Lampaui Target: Transaksi Astra Financial Capai Rp 2,4 Triliun di GIIAS 2025
• Maesa Dental Clinic Wujudkan Aksi Nyata melalui Maesa Untuk Negeri, Berikan Layanan Kesehatan Gratis bagi Ratusan Warga Tangerang

“Bank Indonesia sudah melakukan penurunan suku bunga 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)  sebanyak 4 kali dalam tahun 2020 sebesar 100 bps menjadi 4,00 persen,” uhar Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah Sumatera Utara Wiwiek Sisto Widayat, dihadapan peserta Pelatihan Wartawan dan Bisnis, di The Hill Hotel, Sibolangit, Rabu (4/11/2020).

Lebih lanjut dikatakan Wiwiek,  mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ditengah inflasi yang menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuditas.

“Termasuk dukungan BI kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Guna mendorong pemulihan Ekonomi dari dampak pendemi covid-19,” jelasnya.

Disamping keputusan tersebut, BI juga sudah menempuh beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Diantaranya, Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar dan Memperkuat strategi opersai moneter guna memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif.

Bauran kebijkan juga dilakaukan oleh BI, dengan memperkuat mandat BI guna mencapai stabilisai nilai tukar rupiah (inflasi dan nilai tukar rupiah)  dan turut menjaga stabilitas keuangan (SSK). 

“Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Memperjelas tugas BI, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran,” ujar orang nomor satu di kantor BI Sumut ini.

Semua itu dilakukan BI, agar kegiatan ekonomi terus bisa berjalan. Kebutuhan pembiayaan untuk pemerintah, BI tidak melakukan penambahan mencetak uang, sebab dipastikan akan menambah beban negara.

“Oleh sebab itu BI dan Pemerintah baru-baru ini melakukan Burden Sharing APBN,” paparnya

Selain itu, sebut Wiwiek, BI sudah melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020, melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020. Ini berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi.

Dipenghung paparannya, Wiwiek berpesan, masyarakat harus mewaspadai maraknya peredaran uang palsu dimasa Pilkada Kota Medan saat ini.

“Dari bulan Januari hingga Agustus aja telah ditemukan sekitar 4.239 uang palsu. Dimana 3.561 diantaranya berdasarkan hasil klarifikasi perbankan, 623 berasal dari BAP dan 55 hasil temuan mesin sortasi,” harapnya. (R03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dari Rekam Jejaknya, Sulit Diterima Akal Bupati Karo Ikut “Bisnis” Proyek

Lampaui Target: Transaksi Astra Financial Capai Rp 2,4 Triliun di GIIAS 2025

Maesa Dental Clinic Wujudkan Aksi Nyata melalui Maesa Untuk Negeri, Berikan Layanan Kesehatan Gratis bagi Ratusan Warga Tangerang

Sambut Baik Implementasi Permen ESDM 14/2025, Gubernur Sumut Bobby Nasution Tekankan Hal ini

UNIQLO Fall/Winter 2025, Hidupkan Kembali Gaya Klasik Dengan Balutan Modernitas

BRI Imbau Nasabah Waspada Social Engineering, Terkait Laporan Dugaan Kehilangan Dana di Padangsidempuan