BPS : Kemajuan Sektor Pertanian Mampu Dongkrak Perekonomiam Sumut

Kuala Namu I Sumut24.CO

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Hadiri Pengungkapan 1.160 Paket Ketamine di Kapal Tanker Global 168
• Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Perdana Aswakada Sumut, Bangun Sinergi Kuat Demi Akselerasi Pembangunan Daerah
• Dorong Kemandirian Masyarakat, PTPN IV Regional I Salurkan Rp 417,6 Juta Bantuan TJSL Triwulan III

Sektor pertanian masih menjadi faktor yang utama di struktur perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Selain sharenya yang besar, pertanian merupakan sektor yang ‘tahan banting’.

“Sejak Indonesia mengalami krisis pada 1997, sektor pertanian tumbuh positif dalam kondisi apa pun,” sebut Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Nizaruddin SST MSi, saat menyampaikan Telaah Pertanian & Profil Petani Sumut 2022 dalam workshop wartawan, Senin (17/10/2022).

Workshop dalam rangka peningkatan literasi statistik bagi insan pers dan ekspose data sosial ekonomi Sumut dibuka Kepala BPS Provinsi Sumut Nurul Hasanudin, SST, MSi diikuti 57 peserta, 33 diantaranya wartawan dari media cetak, elektronik, dan online.

Lebih lanjut Nizaruddin menyebutkan, ketangguhan sektor pertanian terbukti saat pandemi Covid-19 terjadi. BPS melihat sektor pertanian tidak terpengaruh dampak Covid-19.

“Sektor pertanian termasuk penopang perekonomian Sumut,” ujarnya.

Disebutkannya, sebanyak 34,27 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Artinya, kata Nizaruddin, jika Sumatera Utara ingin membangun perekonomian provinsi ini, maka harus fokus di sektor pertanian.

Pada workshop tersebut, Nizaruddin memaparkan kondisi pertanian di Sumut. Diungkapkannya, kendati menjadi penopang perekonomian, namun banyak kendala dialami di sektor pertanian dan bagi petani itu sendiri, antara lain upah yang diterima cukup rendah dan di bawah UMR (Upah Minimum Regional).

Ia mencontohkan, UMK di Provinsi Sumut Rp2,5 juta sedangkan upah yang diterima pekerja di sektor pertanian Rp2,2 juta.

“Berdasarkan data pada Februari 2022, petani kita masih mendapatkan upah yang lebih kecil dari UMK Sumut,” ujarnya.

Selain upah rendah di bawah UMK, tantangan yang dihadapi petani meliputi usia, tingkat pendidikan, penguasaaan teknologi dan inovasi juga terhambat.

Menurutnya, untuk kondisi sekarang diperlukan digitalisasi petani dan harus ada pendampingan atau penyuluh pertanian. Sedangkan untuk kondisi jangka panjang diperlukan regenerasi petani. Hingga 2024 nanti, pemerintah menargetkan adanya regenerasi petani dengan menyasar 2,5 juta petani milenial. Target tersebut untuk menggali potensi petani muda agar tidak terjadi krisis pangan.

“Hal ini juga untuk meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

Menurutnya, agar cenderung tidak miskin maka akses internet dan pendidikan petani harus ditingkatkan. Petani juga harus memiliki akses jaminan kesehatan, dan sumber air yang layak. (red-1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pangdam I/BB Hadiri Pengungkapan 1.160 Paket Ketamine di Kapal Tanker Global 168

Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Perdana Aswakada Sumut, Bangun Sinergi Kuat Demi Akselerasi Pembangunan Daerah

Dorong Kemandirian Masyarakat, PTPN IV Regional I Salurkan Rp 417,6 Juta Bantuan TJSL Triwulan III

PB Pendawa Indonesia dan PT Bank Sumut Teken MoU, Siap Dorong UMKM Binaan Naik Kelas

Dua Anak di Desa Percut Keluar dari Stunting, Jelita: Kader Harus Tetap Lakukan Pemantauan

Jabidi Ritonga: LKP PKB Sumut Siapkan Instruktur Orientasi Politik, Perkuat Kader Hadapi Pemilu 2029