Sutrisno Pangaribuan ST : Ada Kerajaan di PT PSU

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Tanjung Balai Optimis Kembali Mendapatkan Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup
• Pastikan Tata Kelola Keuangan Daerah Optimal, Wali Kota Tanjungbalai Kerja Sama Dengan KPPN
• Polres Pelabuhan Belawan dan Brimob Polda Sumut Tangkap 5 Pelaku Tawuran Maut

Menurunya kinerja PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) ternyata sudah pernah terungkap saat digelarnya rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut dengan Biro Perekonomian Pemprovsu beberapa waktu yang lalu. Dan soal ditemukannya kinerja yang tidak maksimal, segera lakukan evaluasi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kepada SUMUT24, Kamis (23/6), Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, saat diminta tangapanya soal menurunnya kinerja PT PSU tersebut mengungkapkan, ada beban berat yang dipikul oleh PT PSU, yakni pegawainya terlalu banyak. Dan secara internal, PT PSU juga sudah mengakui, disana ada semacam kerajaan, turun temurun.

“Mereka tidak berani melakukan rasionalisasi. Karena, kalau dilakukan pensiun dini, mereka tidak sanggup membayar pesangon,” ujarnya.

Disinggung soal adanya penyertaan modal dari Pemprovsu kepada PT PSU, menurut Sutrisno seharusnya penyertaan modal yang diberikan itu adalah untuk meningkatkan kinerja, dan juga perluasan ekspansi.

“Kenyataanya, sampai dengan saat ini, belum terlihat skema atau skenario yang bisa diberikan apresiasi dari apa yang dilakukan PT PSU,” sebutnya. Kalaupun dilakukan RUPS, sambungnya, jangan hanya sekedar seremonial saja. Lakukan evaluasi di PT PSU, dan diberi target yang logika. Karena, luas lahan yang dikelola itu mencapai 15 ribu hektar. Bila perlu, gandeng pihak swasta untuk lakukan pengelolaanya. “Gubsu juga harus bisa lakukan terobosan dalam RUPS,” tandasnya.

Terpisah, saat dimintai tanggapanya soal menurunya kinerja PT PSU ini, Direktur Sumut Institue, Osriel Limbong menegaskan, Pemprovsu juga harus terbuka sudah berapa besar dana penyertaan modal yang diberikan pada perusahaan BUMD tersebut.

Selain itu, Gubsu juga dihimbau untuk meminta pada Dirut PT PSU untuk menjelaskan , mana saja areal milik PT PSU berdasarkan HGU. Karena, berdasarkan laporan PAD, untuk tahun 2016 pada triwulan I hanya baru masuk 15 persen saja.

“PT PSU itu kan salah satu perusahaan daerah yang menjadi potensi PAD di Sumut untuk mendongkrak jumlah APBD, sehingga kontribusi PAD untuk kesejahteraan pegawai dan pembangunan di Sumut, akan terwujud,” ujarnya.

Dan kalau itu semua tidak mampu dilakukan manajemen PT PSU, sambungnya, Gubsu diminta untuk lakukan evaluasi segera.

Sebelumnya diberitakan, dalam 3 tahun terakhir kinerja PT PSu terus mengalami penurunan. Pemegang Saham akan melakukan evaluasi, dan meminta Direksi sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kendala dan mencari solusi terbaik.

Hal itu diungkapkan Pemegang Saham PT PSU, Gubsu H T Erry Nuradi MSi usai digelarnya RPUS tahun buku 2015, di Kantor PT PSU,Rabu (22/6) kemarin.

“Paling tidak, sebulan sekali ke lapangan dekat dengan manajer kebun, presiden saja turun ke lapangan, masak kita enggak,” kata Gubsu. Erry melihat, kinerja direksi PT PSU belum maksimal untuk memajukan perusahaan. Padahal, saat ini,semua dituntut kerja. “Kita kerja saja belum tentu orang puas. Harus ada terobosan dan upaya, agar ke depan bisa lebih baik,”ujarnya.

Penambahan penyertaan modal Pemprovsu, sambungnya, tidak akan ada gunanya, kalau kinerja PT PSU tidak ada peningkatan. Dan kalau tidak maksimal, Erry menegaskan tidak akan menyetujui dana penyertaan modal tersebut. (W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tanjung Balai Optimis Kembali Mendapatkan Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup

Pastikan Tata Kelola Keuangan Daerah Optimal, Wali Kota Tanjungbalai Kerja Sama Dengan KPPN

Polres Pelabuhan Belawan dan Brimob Polda Sumut Tangkap 5 Pelaku Tawuran Maut

Plt Kapolrestabes Medan Lakukan Mutasi dan Promosi Sejumlah Perwira

Temu Alumni Hadesya Perkuat Reputasi Program Doktor Ekonomi Syariah UIN SU Medan

Bupati Asahan: Pembangunan Jalan Jadi Prioritas, Kesehatan dan Pelayanan Publik Tetap Jadi Perhatian