DPW APRI Beri Pembekalan kepada DPC se-Sumut

KISARAN | SUMUT24

DPW Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Sumut menggelar acara pembekalan dalam rapat koordinasi daerah bersama seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sumut yang dilaksanakan, di Amaliun Food Court, Medan, Sabtu (21/5).

Acara tersebut untuk memberikan pemahaman tentang pertambangan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, yang mana dari dahulunya setiap masyarakat atau rakyat Indonesia yang mempunyai lahan tambang atau pengelola tambang, selalu sulit menjalankan atau mengelola (manage), sebab terlalu rumitnya dan juga jelimet dalam pengurusan izin pertambangan hingga banyak pertambangan rakyat (tambang rakyat) berjalan secara ilegal, namun tak tersentuh hukum karena diduga dilindungi oknum oknum sehingga merugikan negara.

Di hadapan DPC se-Sumut, Ketua DPW APRI Sumut, Ir Andreas Sinaga mengatakan, tambang rakyat masih banyak dianggap mata pencarian yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Profesi tambang rakyat dikategorikan sebagai profesi yang tidak sebaik profesi petani, nelayan, pegawai negeri, atau profesi buruh.

Penambang rakyat selalu dihantui oleh operasi penertiban dan penutupan, serta pemerasan dari para “preman” dan oknum aparat pemerintah. Hal ini berkaitan dengan rumitnya pengurusan tambang rakyat, sehingga sebagian besar tambang rakyat belum berijin dan kegiatan tambang rakyat seringkali kurang aman (save) dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Hal ini disebabkan karena kurang adanya pembinaan dari pemerintah seperti yang diamanatkan undang-undang minerba. Tapi masyarakat penambang yang selalu dikambing hitamkan (scapegoat).

Sementara itu, Ketua DPC Kabupaten Asahan Syariful Gandhi mengatakan, pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memang sulit dikarenakan banyak kepentingan kepentingan berbagai pihak serta memerlukan modal (dana) yang fantastic dalam pengurusan IUP tersebut, sehingga banyak pemilik tambang tidak memiliki IUP.
“Kami berharap dengan lahirnya APRI dapat memudahkan dan tidak dipermainkan dalam pengurusan izin,” harapnya.

Ketua Umum DPP APRI, Ir Gatot Sugiharto menjelaskan, adapun tujuan APRI, menghapuskan diskriminasi terhadap profesi tambang rakyat, mendorong peninjauan peraturan-peraturan yang masih mempersulit perijinan tambang rakyat agar legalisasi tambang rakyat dapat diwujudkan dengan mudah dan murah.

Selain itu lanjutnya , membangun tambang rakyat yang bertanggung jawab (Collective Responsible Mining/CRM) yaitu legal, aman secara teknis, ramah lingkungan, berkeadilan serta berkelanjutan dan mewujudkan tambang rakyat sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi yang penting, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Bukan berarti penambang rakyat tidak mau mengurus izin, akan tetapi syaratnya harus berada di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sedangkan WPR-nya sendiri belum ditentukan di mana saja,” tutur Gatot.

Sementara itu, BLH Pemprovsu diwakili Yetti didampingi Safrida mengatakan, pemerintah inginkan penambang selalu menjaga kondisi lingkungan bukan setiap melakukan aktifitas pengalian, begitu dapat hasil tidak memperdulikan kondisi alam hingga merusak tata lingkungan. “Dengan adanya APRI dapat membantu pemerintah dalam menata penambang rakyat,” paparnya. (teci)