DPC AWPI Asahan Menduga Pihak PMD Asahan Adalah Dalang Ketidakbecusan Panitia Pilkades se-Kabupaten Asahan.

 

ASAHAN I SUMUT24.co

Banyak kejanggalan yang ditemukan dilapangan dan adanya informasi dari para Calon Kepala Desa (Cakades) di Kabupaten Asahan yang merasa dikecewakan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Ketua DPC AWPI Asahan Supri Agus yang di dampingi Tecy Septerio Smjk selaku Sekretaris dan M. Ahyar SH selaku Kabid
Hukum, Ham & Advokasi, menyampaikan
kritikan ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Din.PMD) Kabupaten Asahan, Selasa (02/08/2022).

Tim DPC AWPI Asahan menyampaikan kepada Ghazali. R. Pane SE, selaku perwakilan dari PMD Asahan, bahwa diduga telah terjadi kesimpangsiuran tentang tata cara dan aturan pelaksanaan teknis yang dilakukan para panitia Pilkades di masing-masing desa, beberapa contoh diantaranya Panitia Pilkades tidak berkenan memberikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Calon Kepala Desa, pelarangan kepada Cakades untuk berkumpul dengan masyarakat pendukungnya, dan pemasangan baleho yang aturannya tidak sama di masing-masing desa, dengan artian ada Panitia Pilkades yang sudah mengizinkan pemasangan baleho, namun ada juga panitia Pilkades yang belum memberikan izin.

Menanggapi laporan tim DPC AWPI Asahan Ghazali. R. Pane SE, menjelaskan, “memang dilarang untuk memberikan DPT kepada masing -masing Cakades, namun panitia harus menyampaikan atau menempelkan DPT ditempat tempat umum atau terbuka yang bisa dilihat oleh masyarakat luas dan itu sudah di atur dalam Perda nomor 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3, dan hal kampanye atau pemasangan baleho seharusnya sudah bisa dilaksanakan terhitung 3 hari setelah pencabutan nomor peserta Cakades,” ucap Ghazali. R. Pane SE sambil menunjukkan surat edaran tentang aturan tata cara Pilkades.

Namun saat di singgung sangsi tentang adanya Panitia Pilkades yang tidak membuat DPT di papan pengumuman atau ditempat umum, dan ada juga Panitia Pilkades yang membuat DPT di papan pengumuman Kantor Desa namun panitia melarang jika ada tim pemenangan atau Cakades yang ingin memphoto, serta adanya larangan dari Panitia Pilkades untuk Cakades untuk berkumpul dengan masyarakat pendukungnya dengan alasan belum massa kampanye, Ghazali menjawab “Desa mana itu bang, biar kami telpon Panitia Pilkadesnya,” dan saat disinggung ada atau tidak bentuk pembekalan Untuk masing-masing Panitia Pilkades supaya masing-masing panitia Pilkades bisa paham dalam menjalankan fungsinya, Ghazali. R. Pane SE hanya menjawab “kami sudah bekali masing masing Panitia Pilkades dengan surat edaran panduan pedoman teknis.”

Menanggapi hal kejanggalan Panitia Pilkades, awak Media meminta tanggapan kepada Dr.Budi Sastra Panjaitan.SH.M.HUM selaku Analis Hukum di Kabupaten Asahan, “Sangat tidak masuk akal, ada apa dan mengapa sehingga Calon Kepala Desa tidak dibenarkan untuk mendapatkan salinan DPT oleh Panitia Pilkades ditempat Cakades mencalonkan diri, konon lagi adapula Panitia Pilkades yang melarang untuk pengambilan dokumentasi DPT, terus jika katanya itu aturan dari PMD dan dibenarkan oleh PMD, sebenarnya PMD Asahan memakai dasar hukum yang mana yang bunyinya melarang Cakades untuk mendapatkan salinan DPT,” ujar Dr.Budi Sastra Panjaitan.SH.M.HUM.

Masih kata Dr.Budi Sastra Panjaitan.SH.M.HUM, “jelas kita jadi punya asumsi yang negatif jadinya, ada kepentingan apa sebenarnya Pihak PMD dengan Panitia Pilkades masing-masing desa, ada dugaan skenario ini dibuat oleh pihak PMD dengan Panitia Pilkades hanya untuk mendongkrak atau memenangkan Cakades tertentu, wajar jika kita sebagai masyarakat jadi punya asumsi negatif, jika memang dugaan kita keliru, yah Monggo supaya sistemnya di kembalikan dengan yang sebenarnya,” ungkap Dr.Budi Sastra Panjaitan.SH.M.HUM mengakhiri. (tec)