Medan | SUMUT24
Gagasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah didesain sejak KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003, sudah tidak mungkin ditunda lagi dan dilaksanakan di tahun 2016 ini, mengingat MEA 2015 diikat dalam suatu payung hukum, berupa Piagam ASEAN ditandatangani para pemimpin negara ASEAN pada tahun 2007.
“Bagi FKIP UMSU, kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah diterapkan sejak tahun 2015 yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dalam menghadapi persaingan di era kompetitif ini,” kata Dekan FKIP UMSU Elfrianto NAsution SPd, MPd menjawab wartawan menyahuti diberlakukannya MEA 2016 ini di kampus Jalan Muktar Basri Medan, Selasa (12/1/2016).
Perguruan tinggi di Sumut siap dalam menghadapi mau tidak mau pasti akan dihadapi, terutama berbagi pengetahuan hardskill dan wawasan orientasi kualitas dalam menghasilkan lulusannya.
Pembekalan soft skills¸ seperti kemampuan berkomunikasi, leadership, kemampuan beradaptasi, etos kerja, serta kemampuan tambahan berbahasa asing serta penguasaan teknologi informasi yang baik, perlu dikembangkan di perguruan tinggi sebagai bagian untuk meningkatkan daya saing lulusan dengan melaksanakan program peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang penerapan kurikulum berbasis KKNI tersebut.
“Jika alumni memiliki kompetensi keahlian dan kecakapan hidup, maka tak perlu ragu terhadap MEA, karena FKIP UMSU punya basis sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menjadi pioner dan tulang punggung khususnya calon guru lulusan yang akan diterjunkan di masyarakat,” ujarnya.
Yang perlu diperhatikan kata kandidat Doktor (S3) Unimed ini adalah, agar alumni FKIP UMSU yang sudah dibekali penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris tersebut akan menjadi kesiapan baik mahasiswa maupun lulusan untuk meraih prestasi dan kesuksesannya di MEA tersebut.
Salah satu persaingan yang kini dan terus dilakukan, tidak hanya menghadapi MEA, FKIP UMSU juga selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini sudah menerima mahasiswa asing dari Thailand untuk belajar dan dididik di UMSU. Artinya, tidak ada lagi kegamangan maupun kesenjangan baik mahasiswa lokal maupun mahasiswa asing dalam menimba ilmu pendidikan tinggi.
Ketika ditanya kemampuan dosen mengajar di kelas, Elfrianto menambahkan, pimpinan universitas (Rektor UMSU-red) sudah selalu mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dosen baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) maupun Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (LPKP) UMSU.
Kondisi Guru Honor dan Sertifikasi
Menyinggung tentang keberadaan guru honorer tambah Elfrianto, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk mengangkat guru honor menjadi guru PNS. Begitu juga dengan masalah sertifikasi harusnya dilanjutkan di tahun 2016 ini.
Pasalnya, masih terdapat 670 ribu orang lagi guru di Indonesia yang belum disertifikasi dan harus ada formula baru agar program sertifikasi nasional berjalan sukses. Mengingat, hingga kini status sertifikasi belum ada kejelasan khususnya dalam menerima tunjangan profesi guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi. (evt)
