AGAMA DAN NEGARA

126

 

Oleh : Shohibul Anshor Siregar

Mungkin banyak yang hingga kini tak menyadari lembaran Indonesia baru yang segera kita isi bersama. Terlepas perkubuan Cebong dan Kampret beserta perseteruannya, faktanya hari ini seorang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera dilantik menjadi Wakil Presiden RI.
Memang ini bukan hal baru. Periksalah naskah Djakarta Charter yang di dalamnya tertera Pancasila, dan keseluruhan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang asli. Nilai ajaran Islam sangat dominan.
Intelektual ulama sangat banyak yang memiliki catatan sukses dalam panggung politik Indonesia. Selain para ashabiqunal awwalun yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan (Perumus Djakarta Charter), kita memiliki banyak tokoh yang amat terandalkan intelektualitas dan keulamaannya seperti Mohammad Natsir dan Boerhanuddin Harahap (keduanya pernah menjadi Perdana Menteri) dan terakhir ialah Presiden Gus Dur yang mantan Ketua NU.
Teringat pertengahan bulan Agustus 2019 lalu MUI Sumatera Utara menyelenggarakan acara bertema Kita Semua Adalah Da’i” yang salah satu agendanya ialah pemberian Wajib Dak’wah Award kepada sejumlah ulama masyhur yang di antara mereka adalah pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan, mengusir penjajah. Juga saat-saat negara mengalami kegentingan, para ulama ini tampil ke depan melakukan kewajiban demi maslahat bangsa dan negara dan semua itu difahami sebagai keniscayaan religious (jihad).

Jadi persepsi bahwa hanya Kementerian Agama saja yang pantas dijabat oleh ulama, saya harap dapat dipupus. Tetapi itu akan semakin cepat tercapai jika nanti prestasi KH Ma’ruf Amin benar-benar sukses dalam menjalankan amanah.

Kalau saya merasa, sekarang sangat perlu dukungan seluruh umat Islam agar KH Ma’ruf Amin mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam jabatan publik yang diamanahkan oleh rakyat melalui pemilu2019, sekaligus mensukseskan agenda khusus keumatan berdasarkan visi, misi dan program strategis MUI.

Tentu iklim yang lebih sejuk dapat diandaikan, karena sebagai politisi yang pemimpin keagamaan KH Ma’ruf Amin akan memiliki kemampuan untuk memeragakan bagaimana agama dan politik dan urusan kenegaraan tak dipisah sebagaimana air dan minyak. Seluruh dunia ingin menyaksikan hasil KH Ma’ruf Amin.
Jangan disoal lagi tentang usia. Wapres JK malah sebaya, dan lincah-lincahsaja. Perdana Menteri Malaysis Tun Dr Mahathir Mohemmad malah berusia 93 tahun ketika naik tahta usai keterpilihan beberapa tahun lalu. Ia tercatat sebagai pemimpin tertua saat ini dan secara psikologis kebeningan dan keihlasan pengabdian kepada bangsa dan Al-khaliq lazim saja lebih terpusat. Mau mikirin apa lagi?
Berbahagialah MUI memiliki Ketum yang dapat “diorbitkan”menjadi Wakil Presiden RI. Ke depan tak salah target itu ditingkatkan menjadi Presiden RI. Momentum ini amat strategis, di antaranya untuk menjawab pertanyaan tak mendasar yang selama ini menggantung dalam pikiran segelintir tokoh di Indonesia bahwa agama dan negara wajib dipisahkan (sekularisasi).
Meski pun akan dilantik menjadi Wakil Presiden RI beberapa hari ke depan, namun hari ini, Senin 14 Oktober 2019, Keputusan Rakernas MUI tetap mengamanahkan jabatan Ketua Umum KH Ma’ruf Amin hingga 2020
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi usai Rakernas V. Katanya, ini demi kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana serta untuk kemaslahatan bersama.
Rakernas V MUI yang digelar 11-13 Oktober 2019 di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, itu juga mengamanahkan Dewan Pimpinan agar menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khidmah, kebangkitan dan transformasi MUI era Revolusi Industri 4.0 dengan peran konstruktif ketua umum MUI sebagai lokomotifnya.

Tahniyyah, Kiyahi !!!!!

* penulis adalah Dosen Fisipol UMSU, Direktur Nbasis.

Loading...