Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian

MEDAN — Tingginya tingkat inflasi di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) yang juga Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mempertanyakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja pengendalian inflasi di Sumut.

Baca Juga:

• Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu
• Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi
• TIPD Pemko T. Tinggi Bahas Pengendalian Inflasi

Sorotan itu disampaikan Sutrisno menyusul pencopotan Poppy Marulita Hutagalung dari jabatan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut. Menurutnya, menjadikan Kepala Biro Perekonomian sebagai pihak yang bertanggung jawab tunggal atas persoalan inflasi merupakan langkah yang tidak tepat.

Sutrisno merujuk pada Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam regulasi tersebut, Biro Perekonomian berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

"Kalau persoalannya adalah pengendalian inflasi, harus dilihat secara utuh bagaimana struktur, kewenangan dan mekanisme kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Jangan kemudian satu pejabat dijadikan kambing hitam," kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno, TPID Sumut memiliki struktur kepemimpinan yang menempatkan Gubernur Sumatera Utara sebagai pembina/pengarah utama, sementara Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah menjalankan fungsi koordinasi. Kepala Biro Perekonomian berperan sebagai unsur pelaksana harian.

Karena itu, kata dia, keberhasilan maupun kegagalan pengendalian inflasi tidak dapat dibebankan hanya kepada Kepala Biro Perekonomian.

"Kalau kinerja TPID dianggap buruk, maka evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Gubernur sebagai pembina dan pengarah utama TPID tentu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu," ujarnya.

Jangan Jadikan Pejabat Sebagai Kambing Hitam

Sutrisno juga mengingatkan bahwa tugas Kepala Biro Perekonomian bukan mengambil alih seluruh kewenangan kepala daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Kabiro Perekonomian, jelasnya, bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian daerah.

"Jadi harus dipahami tupoksinya. Kabiro adalah bagian dari sistem birokrasi. Ia bukan pengambil keputusan tunggal mengenai kebijakan ekonomi daerah," tegasnya.

Ia meminta Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution memberikan penjelasan objektif kepada publik mengenai alasan pencopotan Poppy.

Menurut Sutrisno, istilah "penilaian akumulatif" harus disertai indikator dan hasil evaluasi yang jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa pergantian pejabat dilakukan berdasarkan penilaian subjektif.

"Kalau memang ada kinerja yang buruk, buka indikatornya. Apa target yang tidak tercapai, apa evaluasinya, apa pelanggarannya dan apa rekomendasi tim penilai. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang objektif," katanya.

Poppy Dinilai Memiliki Kapasitas Perencana

Sutrisno mengaku pernah bermitra dengan Poppy ketika yang bersangkutan masih menjadi staf di Bappeda Sumut. Ia menilai Poppy memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang.

Ia bahkan menyebut Poppy pernah menjadi salah satu personel yang diandalkan Pemprov Sumut dalam pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

"Dalam rapat-rapat bersama legislatif saat itu, Poppy yang masih staf Bappeda mampu menjadi juru bicara Bappeda. Itu menunjukkan kapasitas teknis dan penguasaan materi yang dimilikinya," ujar Sutrisno.

Karena itu, apabila Poppy dianggap kurang sesuai menduduki jabatan Kepala Biro Perekonomian, Sutrisno menyarankan agar kompetensinya tetap dimanfaatkan untuk posisi yang sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya.

"Kalau dianggap kurang tepat sebagai Kabiro Perekonomian, mestinya ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Misalnya pada bidang perencanaan pembangunan, bukan justru ditempatkan sebagai Kepala Bidang Peternakan," katanya.

Sutrisno bahkan membandingkan dengan kebijakan pada era Gubernur Edy Rahmayadi yang pernah menempatkan Dr. Naslindo Sirait sebagai Kepala Biro Perekonomian.

Diduga Bersih-bersih Pejabat Era Edy

Lebih jauh, Sutrisno menduga pencopotan Poppy tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kinerja pengendalian inflasi. Ia menduga terdapat kecenderungan untuk melakukan pergantian terhadap pejabat yang berasal dari era pemerintahan sebelumnya.

"Poppy bisa saja menjadi sasaran antara dari sebuah skenario yang lebih besar, yakni membersihkan pejabat yang dianggap sebagai warisan pemerintahan sebelumnya," katanya.

Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta dan mekanisme pemerintahan yang transparan.

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan kewenangan kepala daerah sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berbasis evaluasi yang objektif, serta tidak didasarkan pada suka atau tidak suka.

"Kalau pergantian hanya berdasarkan like or dislike, ini berbahaya bagi birokrasi. Pemerintahan membutuhkan profesionalisme, bukan loyalitas personal," tegasnya.

Sutrisno juga meminta Bobby Nasution tidak menjadikan persoalan kecil sebagai panggung pencitraan, tetapi lebih fokus membenahi persoalan substansial seperti stabilitas harga pangan, distribusi komoditas, daya beli masyarakat dan koordinasi lintas daerah.

"Jangan sampai pemerintah sibuk dengan gimik, sementara masyarakat menghadapi harga kebutuhan pokok yang tinggi. Yang dibutuhkan rakyat adalah harga yang stabil dan kebijakan ekonomi yang nyata," pungkas Sutrisno.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi

TIPD Pemko T. Tinggi Bahas Pengendalian Inflasi

Pemkab Deli Serdang Komitmen Dukung Pengendalian Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga

Jelang Ramadhan 2026, Sekda Bersama OPD Tanjungbalai Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Kemendagri

Pj Sekda Rakor Pengendalian Inflasi 2025