PRDB Serukan Akan Gelar Aksi, Desak Pengambilalihan Kasus Dugaan Korupsi Kabag Umum Pemko Medan Rp 17 Miliar

Baca Juga:

Medan — Gelombang desakan terhadap penegakan hukum kembali mencuat. Pergerakan Rakyat Demokrasi Bersatu (PRDB) akan melakuka aksi unjuk rasa pada Senin, 20 April 2026, guna mendesak Kejaksaan Agung RI mengambil alih penanganan dugaan korupsi anggaran makan minum di Bagian Umum Pemerintah Kota Medan.
Dalam seruan aksi yang beredar luas, PRDB menyoroti besarnya alokasi anggaran yang dinilai janggal, yakni mencapai Rp17 miliar pada Tahun Anggaran 2025 dan Rp14 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Mereka menilai angka tersebut patut didalami secara serius karena berpotensi merugikan keuangan negara.
"Kasus ini harus ditangani secara transparan dan profesional. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," demikian salah satu poin tuntutan dalam seruan tersebut.
Selain mendesak pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung RI, massa aksi juga meminta agar seluruh dugaan penyimpangan diusut tuntas, termasuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Salah satu nama yang disebut dalam tuntutan adalah Rasyid Rido Nasution mantan Kabag Umum Pemko Medan.
Tak hanya itu, PRDB juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa tebang pilih serta mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat.
Rencananya, aksi akan digelar di dua titik, yakni Kantor Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai simbol tekanan publik agar lembaga penegak hukum pusat turun tangan langsung.
Dengan mengusung slogan "Stop Korupsi" dan "Selamatkan Uang Rakyat", PRDB mengajak masyarakat luas untuk ikut mengawal proses hukum dan memastikan praktik-praktik korupsi tidak lagi terjadi di lingkungan pemerintahan.
Aksi ini diperkirakan akan menjadi sorotan, mengingat isu korupsi anggaran daerah kerap menjadi perhatian publik dan menyangkut langsung kepentingan masyarakat.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News