Warga Aceh Tamiang Korban Bencana Disebut “TMK”: Pengamat Nilai Negara Kehilangan Nurani

Baca Juga:

• Percepatan Penanggulangan Bencana Aceh Tamiang di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo – Bukti Komitmen Nyata, Bukan Klaim Kosong
• Gubernur Bobby Nasution Salurkan 10 Ekor Sapi untuk Korban Bencana di Tapsel dan Tapteng Jelang Lebaran
• Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Wanita Dalam Kontainer Tersangka Ajak Korban Seks Menyimpang

Aceh Tamiang — Gelombang protes masyarakat Aceh Tamiang pecah. Ratusan warga turun ke jalan mempersoalkan dugaan ketimpangan dalam pendataan dan penyaluran bantuan korban bencana, khususnya terkait bantuan perumahan dan hunian sementara (Huntara).

Aksi demonstrasi ini dipicu oleh banyaknya warga korban bencana yang justru diberi status TMK (Tidak Memenuhi Kriteria) oleh tim survei, meski rumah mereka mengalami kerusakan nyata.

Pengamat sosial politik, H. Syahrir Nasution, menilai situasi ini sudah sangat keterlaluan dan mencerminkan buruknya tata kelola bantuan bencana.

"Masalahnya sudah jelas. Terjadi ketimpangan dalam pengelolaan korban bencana. Rakyat sudah menderita, tapi malah dinyatakan TMK. Ini sangat menyakitkan," kata H. Syahrir Nasution.

Tim Survei Disorot, Dinilai Tidak Profesional dan Tidak Proporsional

Dalam keterangannya, Syahrir menyebut tim survei yang diturunkan ke lapangan, yang disebut berasal dari unsur IPDN Jakarta, bekerja tidak profesional dan tidak proporsional dalam menilai kondisi rumah warga.

"Tim survei tidak menunjukkan empati. Hampir semua desa terdampak bencana, tapi justru banyak yang dinyatakan tidak layak bantuan. Ini tidak masuk akal," ujarnya.

Bantuan Perumahan Jadi Persoalan Serius

Adapun bantuan yang dipersoalkan warga adalah bantuan perumahan berdasarkan kategori kerusakan:

Rusak Ringan: Rp15 juta

Rusak Sedang: Rp30 juta

Rusak Berat: Diganti total seperti semula

Namun warga menilai penetapan kategori tidak transparan dan cenderung merugikan korban.

"Rumah rakyat rubuh, tetapi dianggap tidak layak. Kalau begini, bantuan hanya formalitas administrasi," tegas Syahrir.

Data Korban Sudah Diajukan Desa, Namun Dibatalkan Tim Survei

Syahrir juga menyoroti sikap tim survei yang disebut membatalkan data korban yang sebelumnya telah diajukan oleh perangkat desa.

"Perangkat desa sudah mendata korban dengan benar. Tapi begitu tim datang, data itu malah dibatalkan. Ini menimbulkan kecurigaan besar. Ada apa sebenarnya?" katanya tajam.

Demo Tuntut Huntara dan Keadilan Bantuan

Menurut Syahrir, inti demonstrasi masyarakat adalah tuntutan atas:

Penyediaan Huntara bagi korban

Penyaluran bantuan perumahan secara adil

Evaluasi total terhadap tim survei

Penghapusan label TMK yang dianggap melukai korban

"Rakyat Aceh Tamiang sudah korban bencana, jangan diperlakukan seperti tidak manusiawi. Di mana hati nurani negara?" pungkasnya.

Masyarakat berharap pemerintah pusat segera turun tangan melakukan audit ulang pendataan dan memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada korban yang berhak.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Percepatan Penanggulangan Bencana Aceh Tamiang di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo – Bukti Komitmen Nyata, Bukan Klaim Kosong

Gubernur Bobby Nasution Salurkan 10 Ekor Sapi untuk Korban Bencana di Tapsel dan Tapteng Jelang Lebaran

Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Wanita Dalam Kontainer Tersangka Ajak Korban Seks Menyimpang

Misteri Korban Hilang Banjir Garoga Mulai Terjawab, Kerangka Manusia Ditemukan di Pinggir Sungai Batangtoru

Gelar Pelatihan Desa Siaga Bencana, PLN Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana

Survei Lokasi TMMD ke-127 saat TNI Buka Akses Warga Terisolir di Tapsel, Gus Irawan Pasaribu Ucapkan Rasa Syukur "Pas Betul Lokasi Bencana"