Banjir dan Longsor Jadi Alarm, MAPALA Se-Indonesia Soroti Hutan Tapanuli

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Lingkungan Rusak, Nyawa Melayang: PTPN III dan PT Agincourt Resources Disorot, Negara Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Banjir Bandang Batang Toru
• Sumatera dalam Lingkaran Banjir: Jejak Deforestasi, Tata Ruang Bermasalah, dan Politik Perizinan
• Wujudkan Kepedulian, Prudential Syariah Gandeng Dompet Dhuafa dan LAZISNU Salurkan Bantuan Tahap Dua di Aceh

Pusat Koordinasi Nasional (PKN) bersama Pusat Koordinasi Daerah (PKD) MAPALA Perguruan Tinggi se-Indonesia menggelar talkshow nasional bertajuk "Ada Apa dengan Hutan Tapanuli?". Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus aksi nyata mahasiswa pecinta alam pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera, khususnya wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Talkshow yang digelar di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, lembaga teknis kehutanan dan kebencanaan, akademisi, hingga mahasiswa MAPALA dari berbagai daerah di Indonesia.

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam diskusi ini, di antaranya perwakilan BKSDA Wilayah III Padangsidimpuan, UPT KPH X Padangsidimpuan, BPBD Tapanuli Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tapanuli Selatan, serta Tim Survei MAPALA Se-Indonesia. Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus utama pada kondisi terkini Hutan Tapanuli yang dinilai semakin tertekan akibat deforestasi, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan kawasan hutan.

Dalam pemaparannya, Tim Survei MAPALA Se-Indonesia mengungkap hasil temuan lapangan berupa banyaknya titik longsor, pembukaan lahan di kawasan rawan, penyebab banjir, hingga tumpukan kayu di hulu sungai. Selain itu, tim juga menyoroti lambatnya penanganan darurat bencana, minimnya akses jalan, serta kondisi listrik di wilayah terdampak yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.

Perwakilan BKSDA Wilayah III Padangsidimpuan menjelaskan bahwa Hutan Tapanuli merupakan kawasan strategis dengan keanekaragaman hayati tinggi, termasuk habitat Orangutan Tapanuli yang berstatus sangat terancam punah. BKSDA menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah awal identifikasi kawasan terdampak, namun masih menghadapi keterbatasan anggaran dan personel. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menjaga kawasan konservasi dari aktivitas ilegal.

Sementara itu, UPT KPH X Padangsidimpuan menyoroti persoalan tata kelola hutan produksi dan hutan lindung. Tekanan terbesar terhadap kawasan hutan, menurut KPH, berasal dari praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali. KPH X mendorong penguatan pengawasan berbasis masyarakat serta edukasi ekologis secara masif, khususnya bagi generasi muda, di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Dari sisi kebencanaan, BPBD Tapanuli Selatan menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada respons darurat. Upaya mitigasi harus dimulai dari tahap pra-bencana, seperti pencegahan, kesiapsiagaan, pembentukan desa tangguh bencana, hingga penerapan sistem peringatan dini. BPBD juga menyebut pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha, mahasiswa, serta TNI-Polri dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan personel.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan, mulai dari pemanfaatan kayu untuk hunian sementara, pengelolaan sampah, reboisasi, hingga penghijauan melalui penanaman pohon. DLH juga menegaskan pentingnya sistem informasi lingkungan serta mendorong keterlibatan aktif MAPALA, komunitas pecinta alam, dan NGO dalam pengawasan serta edukasi lingkungan kepada masyarakat.

Sesi tanya jawab diwarnai pertanyaan kritis dari peserta, khususnya mahasiswa pecinta alam, terkait akses data kehutanan di KPH X, konflik satwa liar Orangutan dengan manusia kepada BKSDA, proses rekonstruksi pasca-bencana oleh BPBD, hingga peran pemerintah dalam menindak tambang ilegal. Peserta sepakat bahwa bencana ekologis bukan semata peristiwa alam, melainkan dampak dari krisis tata kelola lingkungan.

Menutup kegiatan, PKN dan PKD MAPALA Perguruan Tinggi se-Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu Hutan Tapanuli melalui advokasi, edukasi, serta aksi lapangan. MAPALA juga menyatakan dukungan terhadap aksi kemanusiaan berupa pembangunan musholla MAPALA Se-Indonesia di Desa Tolang Julu, Tapanuli Selatan.

Koordinator Lapangan sekaligus PKD Sumut, David Pangaribuan, berharap talkshow ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor dan pemantik kesadaran kolektif bahwa penyelamatan Hutan Tapanuli merupakan tanggung jawab bersama.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lingkungan Rusak, Nyawa Melayang: PTPN III dan PT Agincourt Resources Disorot, Negara Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Banjir Bandang Batang Toru

Sumatera dalam Lingkaran Banjir: Jejak Deforestasi, Tata Ruang Bermasalah, dan Politik Perizinan

Wujudkan Kepedulian, Prudential Syariah Gandeng Dompet Dhuafa dan LAZISNU Salurkan Bantuan Tahap Dua di Aceh

Kerugian Infrastruktur Akibat Bencana di Sumut Capai Rp1,146 Triliun

Pemprov Sumbar Alokasikan Rp. 2 Miliar untuk Pemulihan Irigasi Longsor Banda Gadang.

Pemkab Simalungun Komitmen Dukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Sumut