Bahas Arah Pembangunan 2027, Wabup Madina Hadiri Konsultasi Publik RKPD Sumut

Baca Juga:

• Duka Simanguntong dan Kegagalan Tata Kelola PETI di Mandailing Natal
• Jelang Lebaran, Bupati Madina Warning Soal Kebakaran: “Jangan Lupa Cabut Listrik!”
• Bupati Madina Saipullah Nasution: Pemimpin Daerah Harus Melayani, Bukan Menindas Rakyat

Medan | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (29/01/2026).

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Konsultasi publik tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi.

Dalam arahannya, Gubernur Sumut menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi momentum evaluasi kinerja kepala daerah yang baru dilantik pada periode sebelumnya. Ia meminta para bupati dan wali kota untuk lebih serius memperhatikan indikator pembangunan di wilayah masing-masing.

"Monitoring RPJMD masing-masing. Apakah bencana memengaruhi RPJMD, terutama daerah terdampak bencana. Ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, ini juga perlu diperhatikan dampaknya terhadap tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya," ujar Bobby Nasution.

Selain itu, gubernur juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar memaksimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, dana tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemulihan daerah.

"Manfaatkan dan maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah juga diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran, mengingat bencana banjir tahun lalu terjadi setelah APBD 2026 disahkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah berharap konsultasi publik RKPD tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi perencanaan pembangunan daerah.

"Saya mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas," kata Dikky.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Gubernur Sumut turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan keadilan di tengah masyarakat.

Konsultasi publik RKPD Sumut 2027 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Duka Simanguntong dan Kegagalan Tata Kelola PETI di Mandailing Natal

Jelang Lebaran, Bupati Madina Warning Soal Kebakaran: “Jangan Lupa Cabut Listrik!”

Bupati Madina Saipullah Nasution: Pemimpin Daerah Harus Melayani, Bukan Menindas Rakyat

Wabup Madina Atika Azmi Beri Contoh Nyata, Pekarangan Rumah Disulap Jadi Kebun Jagung Guna Tekan Inflasi

Pesan Tegas Bupati Madina Saipullah Nasution Saat Lantik Pj Sekda: Tingkatkan Profesionalisme Dalam Bekerja!

RSUD Panyabungan Siap Operasikan Cath Lab, Layanan Jantung Canggih Hadir untuk Warga Mandailing Natal