Bahas Arah Pembangunan 2027, Wabup Madina Hadiri Konsultasi Publik RKPD Sumut

Baca Juga:

• Vonis Seumur Hidup Dijatuhkan, Jaksa Siap Banding Kasus Pembunuhan Siswi Paskibra di Madina
• Tak Main-main, Pemkab Madina Buktikan Kepedulian Kesehatan Lewat UHC Award
• Lebih dari 1.000 Anggota Hadir, Milad ke-45 BKMT Sumut Digelar di Madina, Bupati Saipullah Tegaskan Peran Strategis Dakwah Perempuan

Medan | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (29/01/2026).

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Konsultasi publik tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi.

Dalam arahannya, Gubernur Sumut menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi momentum evaluasi kinerja kepala daerah yang baru dilantik pada periode sebelumnya. Ia meminta para bupati dan wali kota untuk lebih serius memperhatikan indikator pembangunan di wilayah masing-masing.

"Monitoring RPJMD masing-masing. Apakah bencana memengaruhi RPJMD, terutama daerah terdampak bencana. Ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, ini juga perlu diperhatikan dampaknya terhadap tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya," ujar Bobby Nasution.

Selain itu, gubernur juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar memaksimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, dana tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemulihan daerah.

"Manfaatkan dan maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah juga diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran, mengingat bencana banjir tahun lalu terjadi setelah APBD 2026 disahkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah berharap konsultasi publik RKPD tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi perencanaan pembangunan daerah.

"Saya mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas," kata Dikky.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Gubernur Sumut turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan keadilan di tengah masyarakat.

Konsultasi publik RKPD Sumut 2027 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Vonis Seumur Hidup Dijatuhkan, Jaksa Siap Banding Kasus Pembunuhan Siswi Paskibra di Madina

Tak Main-main, Pemkab Madina Buktikan Kepedulian Kesehatan Lewat UHC Award

Lebih dari 1.000 Anggota Hadir, Milad ke-45 BKMT Sumut Digelar di Madina, Bupati Saipullah Tegaskan Peran Strategis Dakwah Perempuan

Wakil Bupati Sergai Tinjau Progres Pembangunan Koperasi Merah Putih Desa Mangga Dua

Buka Muscab IV IBI Madina, Bupati Saipullah Soroti Peran Bidan Cegah Stunting

Bupati Saipullah Nasution Apresiasi Kepedulian PT SMM terhadap Warga Madina Terdampak Banjir