Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
kota
Baca Juga:
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat kepolisian itu menyuarakan mosi tidak percaya terhadap proses seleksi direksi Bank Sumut yang dinilai cacat prosedur, tertutup, dan sarat kepentingan.
Dalam orasinya di depan Gedung Bank Sumut, Koordinator Aksi, Ricki Pratama Dalimunthe, menegaskan bahwa hasil seleksi direksi harus dibatalkan.
Ia menilai proses seleksi tidak mengedepankan prinsip transparansi, kompetensi, dan objektivitas.
"Kami mencium aroma ketidakterbukaan dalam seleksi ini. Bank Sumut adalah jantung ekonomi daerah, jangan sampai diisi oleh sosok yang lahir dari proses yang gelap," tegas Ricki.
Selain menyoal seleksi direksi, massa aksi juga menolak rencana inbreng atau penyertaan modal non-tunai berupa aset yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Bank Sumut.
Aliansi menilai skema inbreng berisiko membebani kesehatan keuangan bank dan rawan penyimpangan, terutama dalam penilaian nilai aset.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan utama:
Batalkan hasil seleksi direksi Bank Sumut yang dinilai tidak transparan.
1. Audit menyeluruh proses seleksi, termasuk tahapan fit and proper test, oleh OJK sebagai regulator.
2. Tolak rencana inbreng aset Pemprovsu karena berpotensi merugikan bank.
3. Jaga independensi Bank Sumut bersihkan dari kepentingan politik praktis menjelang pergantian kepemimpinan daerah.
4. Desak OJK Bertindak Tegas
Usai berorasi di Bank Sumut, massa bergerak menuju Kantor OJK Regional Sumatera Utara.
Di lokasi ini, mereka mendesak OJK agar tidak menjadi "stempel" atas proses seleksi yang diduga bermasalah.
"OJK punya kewenangan penuh untuk menolak calon direksi dari proses yang tidak sehat. Jika ini dibiarkan, integritas perbankan Sumatera Utara sedang dipertaruhkan," ujar Ricki.
Hingga kini, massa masih menunggu respons resmi dari pihak Bank Sumut maupun OJK. PMII dan SURATIN menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi secara tertulis.
Aksi ini menjadi sinyal keras meningkatnya tekanan publik terhadap tata kelola Bank Sumut, terutama terkait transparansi, independensi, dan potensi intervensi kepentingan di tubuh bank daerah tersebut.rel
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
kota
Luar Biasa Borhap,Perempuan asal Padang Lawas Tabagsel Menikah dengan Mahar Rp1 Miliar Tutup Tahun 2025
kota
Gubernur Bobby Nasution Laporkan 648 Unit Huntap Sudah Groundbreaking Pascabanjir dan Longsor di Sumut
Info
BPK Serahkan LHP Semester II 2025,Bobby Nasution Harapkan Sinkronisasi Program dan Kebutuhan Masyarakat
kota
IKAPADA Peduli Bencana Tabagsel
kota
BAKOPAM Sumut Gelar Wisata Alam dan Doa Akhir Tahun di Hill Park
kota
Mosi Tidak Percaya Menggema, PMIISURATIN Desak Pembatalan Direksi Bank Sumut
kota
Hingga H3 Nataru 2025/2026, Jasa Marga Mencatat Volume Lalu Lintas di Regional Nusantara Konsisten Meningkat
kota
Mahasiswa Akan Geruduk PUPR Sumut dan DPPESDM, Desak Transparansi Perizinan SDA dan SIPB
kota
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meyakini sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci utama keberhasilan pemb
Politik