Rico Waas Tandatangani Kesepakatan Bersama Propemperda 2026, DPRD Medan Tetapkan 10 Ranperda Prioritas

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Macan Asia Indonesia, Program Rumah Pangan Murah Bantuan Nyata Untuk Masyarakat
• Keteladanan Pemimpin Jadi Kunci Bangun Budaya Antikorupsi
• Transaksi di Pasar Murah Pemko Medan Capai Rp 3,2 Milyar

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan para Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala, Zulkarnain, serta Hadi Suhendra menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemko dan DPRD Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Penandatanganan dalam Rapat Paripurna, Senin (8/12/2025) di gedung dewan ini menjadi dasar penetapan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas untuk dibahas pada tahun anggaran mendatang.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen tersebut menetapkan 10 Ranperda yang terdiri atas tiga Ranperda kumulatif terbuka terdiri atas pertanggungjawaban APBD 2025, perubahan APBD 2026, dan APBD 2027; tiga Ranperda usulan Pemko Medan mencakup pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan, perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pengarusutamaan Gender; serta empat Ranperda usulan DPRD Medan, yakni perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan, perubahan Perda Sistem Kesehatan Kota, Pembangunan dan Ketahanan Keluarga, serta Penghormatan terhadap Rumah Ibadah dan Pemuka Agama.

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, penyusunan peraturan daerah harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami berharap seluruh Ranperda dalam Propemperda 2026 dapat dibahas dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat," harapnya.

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Medan Afif Abdillah melaporkan, pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada skala prioritas, selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat, serta terkoordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar tetap berada dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan surat Kemendagri terkait pembinaan pembentukan Perda, kata Afif, jumlah Ranperda tahun 2026 ditetapkan maksimal 10 rancangan—mengacu pada ketentuan penambahan tak lebih dari 25 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Afif berharap seluruh Ranperda yang telah ditetapkan menjadi Propemperda 2026 dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Medan.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Macan Asia Indonesia, Program Rumah Pangan Murah Bantuan Nyata Untuk Masyarakat

Keteladanan Pemimpin Jadi Kunci Bangun Budaya Antikorupsi

Transaksi di Pasar Murah Pemko Medan Capai Rp 3,2 Milyar

Usai Pimpin Upacara Bela Negara, Rico Waas Lepas Armada Bantu Pembersihan di Kab. Aceh Tamiang

Sidak Pasar Jelang Natal dan Tahun Baru, Rico Waas Temukan Produk Kadaluwarsa di Supermarket Medan

Rico Waas Lakukan Groundbreaking Koperasi Kelurahan Merah Putih, Babak Baru Penguatan Ekonomi Kerakyatan