Kejati Sumut Geledah Tiga Kantor Perusahaan di Jakarta, Usut Dugaan Korupsi Smartboard di Tebing Tinggi dan Langkat

Kejati Sumut Geledah Tiga Kantor Perusahaan di Jakarta, Usut Dugaan Korupsi Smartboard di Tebing Tinggi dan Langkat

Baca Juga:

• Anak-Anak Muda Kabupaten Langkat Deklarasikan Diri Jadi Kader PKB
• Bantuan Kemanusiaan Asal Tanjungbalai Dikirim ke Langkat
• Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani Melepasan Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Langkat

Medan | Sumut24.co
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menggebrak. Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut bersama Kejari Langkat melakukan penggeledahan di tiga kantor perusahaan di Jakarta terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) untuk SMP Negeri di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Langkat.

Proyek smartboard tersebut diduga sarat praktik korupsi dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

"Hari ini tim penyidik dari Kejati Sumut dan Kejari Langkat bersama-sama telah melakukan penggeledahan terkait penanganan perkara pengadaan papan tulis interaktif di Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi," ujar Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Sumut, Arif Kadarman, Rabu (12/11).

Tiga Kantor Perusahaan Jadi Sasaran

Menurut Arif, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi:

PT Bismacindo Perkasa, Jakarta Barat

PT Gunung Emas Eka Putra, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

PT Galva Teknologi Tok, Gambir, Jakarta Pusat

Ketiga perusahaan itu diketahui sebagai penyedia barang dan jasa dalam proyek pengadaan smartboard di dua daerah tersebut.

"Kegiatan ini merupakan lanjutan dari penggeledahan sebelumnya di wilayah Kota Tebing Tinggi dan Langkat," tegas Arif.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan izin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat serta surat perintah Kepala Kejati Sumut.

Arif berharap langkah tersebut dapat mempercepat pembuktian dan mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab.

Penyidikan Masih Berjalan

Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Indra Ahmadi Hasibuan, menyampaikan bahwa penggeledahan di Jakarta merupakan bagian dari proses penyidikan umum yang terus berlanjut.

"Tim penyidik masih mengumpulkan data dan bukti pendukung lainnya. Kita harapkan dalam waktu dekat ada titik terang, dan perkembangan akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media," ujarnya.

Nama Pj Bupati Faisal Hasrimy Disorot Publik

Kasus dugaan korupsi smartboard di Langkat mencuat pada masa kepemimpinan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy. Ia disebut-sebut publik sebagai pihak yang paling mengetahui aliran anggaran tersebut.

Selain pengadaan smartboard, publik juga menyoroti dugaan manipulasi proyek pengadaan mebel atau perabotan kantor di lingkungan Pemkab Langkat. Total kerugian negara dari berbagai proyek itu diperkirakan mencapai Rp100 miliar.

Faisal Hasrimy, yang sebelumnya Sekda Serdang Bedagai, diangkat menjadi Pj Bupati Langkat menjelang Pilkada 2024. Penempatannya disebut-sebut berkaitan dengan konsolidasi dukungan politik bagi Bobby Nasution. Belakangan, Faisal dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Sumut pada November 2024. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Anak-Anak Muda Kabupaten Langkat Deklarasikan Diri Jadi Kader PKB

Bantuan Kemanusiaan Asal Tanjungbalai Dikirim ke Langkat

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani Melepasan Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Langkat

PERMAK: Desak Kejati Sumut Tangkap F. H & M. H dan A. H. L dalam Skandal Korupsi Smart Board.

PMI Sumut dan PMI Langkat Salurkan Bantuan Logistik untuk 700 Pengungsi di Rest Area KM 41 Tol Stabat–Tanjung Pura

Kejati Sumut Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Smartboard SMP se-Kota Tebing Tinggi TA 2024