Bobby dan Muri, Ada Apa di Balik Dukungan kepada Dasco?
Bobby dan Muri, Ada Apa di Balik Dukungan kepada Dasco?
News
Baca Juga:
- Pembagian Jasa BPJS di RSUD HAMS Kisaran Dianggap Tebang Pilih, Perawat Merasa Berbeda Kasta dan Kasus Meninggalnya Yasmin Juga Jadi Sorotan
- Kemenkes RI Siapkan Revitalisasi RSUD Dr Tengku Mansyur, CMU Tanjungbalai Bakal Dilengkapi IGD hingga Ruang Operasi
- Peringati Hari Pahlawan, Fadly Abdina Bersama ISMI Ziarah ke Makam Sultan Ahmadsyah, Perjuangkan Gelar Pahlawan Nasional
Kebijakan ini merupakan bagian dari Program Berobat Gratis (Probis), yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemprov Sumut, sebagai wujud komitmen mewujudkan pelayanan kesehatan gratis dan merata bagi seluruh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Faisal Hasrimy menanggapi adanya laporan penolakan pasien di beberapa rumah sakit di Sumut, Jumat (7/11/2025).
"Pemprov Sumut menegaskan agar tidak ada lagi alasan bagi fasilitas kesehatan, baik RSUD, RS Swasta maupun Puskesmas, untuk menolak pasien UHC (Universal Health Coverage). Semua pasien yang datang wajib dilayani secara optimal sesuai standar pelayanan tanpa harus menunggu proses administrasi, karena diberikan waktu 3x24 jam," ujar Faisal.
Faisal menjelaskan, Dinkes Sumut telah melakukan sosialisasi kepada 172 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mengenai mekanisme pelaksanaan Probis/UHC tersebut.
"Pasien yang datang ke IGD, walaupun nonaktif BPJS, menunggak, atau belum memiliki BPJS, tetap dapat dilayani menggunakan KTP," jelasnya.
Terkait laporan penolakan pasien, Dinkes telah melakukan koordinasi dengan sejumlah rumah sakit yang diadukan masyarakat. Dari hasil komunikasi, ditemukan bahwa sebagian petugas belum mendapat informasi menyeluruh dari pihak manajemen rumah sakit.
Untuk mempercepat penanganan, Dinkes Sumut telah menunjuk PIC (penanggung jawab) di 33 kabupaten/kota dengan mencantumkan nama dan nomor kontak yang bisa dihubungi. PIC tersebut bertugas membantu aktivasi kepesertaan BPJS bagi pasien yang bermasalah atau belum terdaftar.
Selain kendala administratif di rumah sakit, Faisal menyebut masih terdapat masalah teknis, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sinkron dengan Kartu Keluarga (KK), sehingga menghambat proses aktivasi BPJS.
"Contohnya pasien yang hendak melahirkan tetapi masih satu KK dengan orang tuanya. Meski demikian, pasien tetap diberi waktu 3x24 jam untuk menyelesaikan administrasi dengan Dukcapil," tambah Faisal.
Pemprov Sumut, melalui Dinas Kesehatan, akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh fasilitas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan UHC.
"Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku. Pemprov Sumut berkomitmen memastikan tidak ada lagi masyarakat yang ditolak berobat hanya karena kendala administrasi," tegas Faisal.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Bobby dan Muri, Ada Apa di Balik Dukungan kepada Dasco?
News
Jakarta Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengaku menerima uang sebesar USD 75 ribu atau sekitar Rp 1,3 miliar dari staf operasional bir
Hukum
Jakarta Jadwal penukaran tiket BTS Jakarta 2026 menjadi informasi yang perlu diperhatikan penggemar menjelang konser World Tour ARIRANG
Seleb
Jakarta Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming
News
sumut24.co MedanBadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor g
Politik
sumut24.co MedanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proy
Politik
sumut24.co MedanPerum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara terus memperkuat penyerapan jagung hasil panen petani sesuai ketentuan Harga Pem
Ekbis
sumut24.co ASAHAN, Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Indonesia (GERPPIN) Asahan menggelar aksi demonstrasi di depan
News
sumut24.co ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual guna memantau perkembangan
News
sumut24.co ASAHAN, Kabupaten Asahan mencatatkan capaian realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tambahan sebesar 68,76 persen, menempati peringk
News