Kornas KAMAK: LHKPN Rico Waas Minim, Kinerja Belum Maksimal

Medan – Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti laporan harta kekayaan milik Wali Kota Medan Rico Waas yang dinilainya tidak sebanding dengan gaya hidup dan jabatan strategis yang diemban.

Baca Juga:

• Rakornas JMSI Bersama Pengda se-Indonesia Perkuat Konsolidasi Organisasi
• Bupati Simalungun dan Wakil Bupati serta Forkopimda Hadiri Rakornas Pemerintahan Pusat: Siap Akselerasi Program Strategis Nasional
• Dibuka Presiden Prabowo: Forkopimda Madina Hadiri Rakornas 2026 di Bogor.

Menurut Azmi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Rico Waas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak minim dan menimbulkan tanda tanya publik.

"Nilai harta yang dilaporkan Rico Waas relatif kecil untuk ukuran seorang kepala daerah. Publik tentu berhak curiga, apakah memang hartanya sekecil itu, atau justru ada aset-aset yang belum dilaporkan secara jujur," ujar Azmi Hadly dalam keterangannya di Medan, Kamis (30/10/2025).

Azmi menegaskan, pejabat publik seharusnya menjadikan LHKPN sebagai bentuk transparansi dan integritas moral, bukan sekadar formalitas administratif. "Keterbukaan soal harta itu bagian dari akuntabilitas. Kalau LHKPN-nya saja tidak jelas, bagaimana rakyat mau percaya pada kinerjanya?" tegasnya.

Lebih jauh, Azmi juga menilai kinerja Wali Kota Rico Waas belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Banyak program yang masih bersifat pencitraan dan tidak menyentuh kebutuhan dasar warga, seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, dan penataan kota.

"Kami menilai kinerja Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas masih belum maksimal. Ada jarak antara janji politik dan realisasi di lapangan," kata Azmi.

KAMAK, lanjutnya, mendesak KPK untuk memeriksa keakuratan data LHKPN Rico Waas serta menelusuri potensi gratifikasi maupun aset yang tidak dilaporkan.

"Jangan sampai pejabat hidup mewah tapi laporan hartanya minim. Itu indikasi kuat ada sesuatu yang disembunyikan. KPK harus turun tangan," pungkas Azmi Hadly.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rakornas JMSI Bersama Pengda se-Indonesia Perkuat Konsolidasi Organisasi

Bupati Simalungun dan Wakil Bupati serta Forkopimda Hadiri Rakornas Pemerintahan Pusat: Siap Akselerasi Program Strategis Nasional

Dibuka Presiden Prabowo: Forkopimda Madina Hadiri Rakornas 2026 di Bogor.

Walikota menghadiri Rakornas bersama pemerintah pusat dan daerah yang digelar di Sentul International Convention Center

Intip Jejak Karir dan LHKPN Imbalo Siregar, Di Duga Tersangka Kasus Korupsi Proyek Dek Siborang Rp2,3 Miliar di Padangsidimpuan

Forkopimda Asahan Ikuti Rakor Nasional Antisipasi Nataru Bersama Kementerian dan Lembaga RI