Pemko Padangsidimpuan dan BPS Tandatangani MoU, Wujudkan Satu Data untuk Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran

Baca Juga:

• Forum OPD Digelar, Diskominfo Medan Matangkan Arah Transformasi Digital dan Medan Satu Data
• Perluas Pasar UMKM Medan, Rico Waas Serahkan Sertifikasi Halal pada 100 UMKM
• Pemko Medan Gelar Medan Career Expo 2026, 124 Perusahaan Tawarkan 5.515 Lowongan Kerja

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pembangunan Daerah, yang digelar di Ruang Audiensi Kantor Wali Kota, Senin (27/10/2025).

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes, dan Kepala BPS Kota Padangsidimpuan, Aris Saryono.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahuddin Harahap, Kepala Bagian Tapem Roy Susanto Siagian, serta Kadis Ketahanan Pangan bersama jajaran terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis menuju terciptanya sistem "Satu Data Padangsidimpuan", yakni sistem data terpadu dan terintegrasi yang menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.

"Data adalah dasar dari setiap kebijakan. Melalui sinergi dengan BPS, kami ingin memastikan setiap perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Padangsidimpuan benar-benar berbasis bukti nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Beliau menambahkan, dengan adanya kerja sama ini, seluruh data sektoral dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota akan dikonsolidasikan dan disajikan secara akurat serta mutakhir.

Hal ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padangsidimpuan, Aris Saryono, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kota yang berupaya memperkuat fondasi data statistik.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan program nasional "Satu Data Indonesia" yang menekankan pentingnya keterpaduan data dalam penyusunan kebijakan publik.

"Kami di BPS siap mendukung penuh upaya Pemko Padangsidimpuan. Melalui MoU ini, kami berharap tercipta sistem data yang solid, terintegrasi, dan bisa menjadi sumber rujukan resmi bagi seluruh proses perencanaan pembangunan daerah," tutur Aris.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi ini akan membuka ruang pelatihan dan pendampingan teknis kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), agar kualitas pengelolaan data statistik daerah semakin meningkat dan selaras dengan standar nasional.

Kerja sama strategis antara Pemko Padangsidimpuan dan BPS ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata menuju pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Dengan adanya integrasi data lintas sektor, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, hingga pelayanan publik berbasis data real-time.

"Melalui MoU ini, kita tidak hanya menandatangani kerja sama di atas kertas, tetapi juga menandatangani komitmen untuk membangun Padangsidimpuan yang lebih maju dan berdaya saing," pungkas Letnan Dalimunthe dengan optimistis.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Forum OPD Digelar, Diskominfo Medan Matangkan Arah Transformasi Digital dan Medan Satu Data

Perluas Pasar UMKM Medan, Rico Waas Serahkan Sertifikasi Halal pada 100 UMKM

Pemko Medan Gelar Medan Career Expo 2026, 124 Perusahaan Tawarkan 5.515 Lowongan Kerja

Pemko Pematangsiantar melalui Bagian Kesra Setdako memberikan bantuan untuk perbekalan Ramadhan kepada 134 masjid dan 38 mushollah

Pemko Medan Perkuat Kerjasama Dengan Kejaksaan Kawal Pembangunan Berintegritas

Pemko Medan Sambut Kehadiran SPPG Sudirejo II-003 Sebagai Bagian Dari Upaya Peningkatan Kualitas Masyarakat