P3M UNAS Rilis Kajian “Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” Soroti Ekonomi, Reformasi Keamanan, dan Kabinet Tambun

Baca Juga:

• Gibran Mundur, Prabowo Kini Punya 14 Hari untuk Siapkan Dua Nama Pengganti Wapres
• Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres di Istana Merdeka
• DPD PDI Perjuangan Sumut Imbau Kader Turunkan Foto Gibran dari Kantor Partai hingga Ruang Kerja Pejabat

Jakarta — Menjelang genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Nasional (P3M UNAS) merilis hasil kajian berjudul "Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran", Minggu (19/10).

Kajian tersebut menilai capaian serta tantangan dalam pelaksanaan 17 program prioritas nasional, termasuk menyoroti sejumlah isu penting mulai dari ekonomi, reformasi sektor keamanan, hingga kebijakan kabinet yang dinilai terlalu gemuk.

Ketua Tim P3M UNAS, Dr. Robi Nurhadi, mengatakan kajian ini merupakan bentuk kontribusi kampus terhadap evaluasi kinerja pemerintahan.

> "Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi memberikan catatan dan masukan agar pemerintahan ini semakin kuat dalam menjalankan amanah rakyat," ujar Robi di Jakarta.

Menurutnya, refleksi ini penting agar publik mendapatkan gambaran objektif antara apa yang dijanjikan dan apa yang sudah terealisasi selama setahun terakhir. Kajian tersebut disusun dengan pendekatan kualitatif, menelaah dokumen kebijakan, laporan lembaga resmi, pemberitaan media, serta pendapat masyarakat dan tokoh nasional.

Dalam buku hasil kajian itu, P3M UNAS menyampaikan enam catatan kritis dan rekomendasi utama, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi belum mencapai target RPJMN 2025–2029. P3M menilai kebijakan ekonomi masih belum cukup pro rakyat dan pro pasar, serta menyarankan Presiden memperkuat tim ekonomi kabinet dan tidak segan mengganti menteri yang tidak sejalan.

2. Penguatan ekonomi rakyat melalui program Koperasi Merah Putih (KMP) dinilai belum optimal. Pemerintah diminta melibatkan lebih banyak gerakan koperasi dari bawah agar benar-benar menjadi gerakan ekonomi kerakyatan.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu perbaikan total karena dinilai bermasalah dari sisi pelaksanaan, kualitas gizi, transparansi anggaran, dan profesionalitas tim pelaksana.

4. Reformasi sektor keamanan harus segera dituntaskan pasca "Tragedi Akhir Agustus 2025". Presiden diminta fokus menata institusi kepolisian dan memastikan reformasi terbebas dari kepentingan politik.

5. Kebijakan luar negeri perlu diarahkan dari diplomasi seremoni menuju diplomasi substansi. Indonesia didorong lebih aktif memperjuangkan isu kemanusiaan global dan perdamaian, termasuk konflik Palestina dan Ukraina.

6. Mengakhiri era kabinet tambun. P3M menilai kabinet super gemuk menjadi beban politik dan administrasi. Presiden disarankan berani melakukan perombakan dan pengurangan jumlah menteri demi efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, anggota tim kajian, Yons Achmad, menambahkan bahwa evaluasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan publik dan pemerintah untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan.

> "Rakyat berhak tahu sejauh mana janji-janji kampanye diwujudkan. Kami berharap catatan ini menjadi masukan konstruktif bagi Presiden dan jajarannya," ujarnya.

Kajian lengkap "Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran" akan diterbitkan dalam bentuk buku dan didistribusikan ke lembaga pemerintah, DPR, serta kalangan akademisi dan media massa sebagai bahan refleksi nasional.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gibran Mundur, Prabowo Kini Punya 14 Hari untuk Siapkan Dua Nama Pengganti Wapres

Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres di Istana Merdeka

DPD PDI Perjuangan Sumut Imbau Kader Turunkan Foto Gibran dari Kantor Partai hingga Ruang Kerja Pejabat

Gibran Mundur, Efek Domino Politik Jokowi Mengancam Terbongkar? Osriel Limbong: Jangan Berhenti pada Kursi Wapres!

Dasi Merah Gibran Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Isyarat Politik Apa?

GIBRAN HARUS MUNDUR ATAU DIMAKZULKAN? JONI RITONGA : JANGAN BIARKAN KONSTITUSI KALAH OLEH KEKUASAAN!