Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
News
Baca Juga:
Salah satu nama yang mencuat adalah mantan Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpi Yanti Harahap, yang disebut menerima suap dengan nilai fantastis mencapai Rp7,272 miliar. Fakta ini muncul dalam kesaksian pada sidang dengan terdakwa Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNG) Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan Direktur PT Rona Mora Muhammad Rayhan Dulasmi, yang diduga menjadi pelaksana utama proyek.
Hakim Ketua Khamozaro Waruwu bahkan menyoroti nama Elpi Yanti dan mempertanyakan langkah penegak hukum berikutnya. "Ini Elfi saksi juga? Apakah akan ada tersangka di sana, di KPK? Kami akan menanyakan hal itu," ucap Khamozaro saat persidangan.
Fakta ini memantik reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK). Ketua KAMAK, Muhammad Azmi Hadly, mendesak KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.
> "Ini gila, Rp7,272 miliar untuk kantong pribadi mantan kepala dinas PUPR Mandailing Natal, Elpi Yanti? Dan sampai saat ini statusnya masih PNS aktif di Pemkab Madina, tidak tersentuh hukum. Fakta di persidangan ini bisa menjadi acuan bagi Kejatisu atau KPK untuk memanggil dan menyelidiki yang bersangkutan," tegas Azmi, Jumat (17/10/2025).
Azmi menilai nilai suap sebesar itu jelas tak masuk akal untuk jabatan kepala dinas dan harus menjadi perhatian serius KPK. Ia menegaskan bahwa KAMAK akan mengirim surat resmi ke KPK RI dan Kejatisu, bahkan siap menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK bila tidak ada langkah konkret.
> "Ini luar biasa dan tidak bisa dibiarkan. Dalam waktu dekat kami akan menyurati KPK dan Kejatisu. Bila perlu kami aksi di depan Gedung KPK. Untuk ukuran kepala dinas, Rp7,272 miliar itu besar sekali. Kami minta diusut, seret, dan adili Elpi Yanti. KPK jangan pilih kasih, libas semua," ujarnya.
Dalam sidang tersebut, hakim juga membacakan sejumlah nama penerima uang dari terdakwa Kirun dan Reyhan, yang meliputi pejabat PUPR Sumut, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Medan, Kepala UPT Gunung Tua, hingga pejabat PPK dan ASN di berbagai kabupaten seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Padang Lawas Utara.
Ketua majelis hakim Khamozaro pun secara terbuka mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti temuan ini agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.red
Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
News
GaraGara Keributan Remaja, Dua Pria di Palas Keroyok Juru Parkir, Kini Ditahan Polisi
News
Sentuhan Kemanusiaan di Akhir Pengabdian, AKP Irwansah Sitorus Bagikan Sembako
News
Wabup Achmad Fauzan Dorong APBD 2027 Lebih Efisien, Rencana Pendapatan Rp968 Miliar
News
Dasco dan Kursi RI2 Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi
News
Hormati Putusan DK dan PWI Pusat, Saleh Rela Kembali Jadi Anggota Muda PWI
News
Farianda Putra Sinik Kembali Pimpin PWI Sumut, Ketua JMSI Tabagsel Ucok Rizal Sampaikan Selamat Sang Senior yang Dekat dengan Wartawan Daer
News
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik dari Asahan, Ketua KPU Beri Apresiasi
News
sumut24.co MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan pentingnya kecepatan respons pelayanan publik di tingkat kecamatan,
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pembenahan ekosistem seni dan budaya di Kota Medan, mulai dari revitali
kota