KAMAK Desak Kejatisu Panggil Mantan Bupati Deliserdang Terkait Kasus Penjualan Aset PTPN I

MEDAN – Koordinator Nasional Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penjualan aset milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I).

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Penghargaan, Komitmen Perkuat Akses Keadilan Lewat Pos Bantuan Hukum
• Bupati Asahan Terima Penghargaan, Komitmen Perkuat Akses Keadilan Lewat Pos Bantuan Hukum
• Wakil Bupati Asahan Sambut Baik Kolaborasi Wujudkan 3.000 Rumah Layak Huni

Menurut Azmi, Kejatisu harus bertindak tanpa pandang bulu dengan segera memanggil dan memeriksa mantan Bupati Deliserdang untuk dimintai keterangan, menyusul telah ditetapkannya dua mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tersangka dalam kasus tersebut — masing-masing mantan Kepala BPN Sumut dan mantan Kepala BPN Deliserdang.

> "Kejatisu jangan ragu. Publik menunggu keberanian dan gebrakan nyata dalam penegakan hukum. Tidak boleh ada tebang pilih, apalagi kalau sudah menyangkut aset negara," tegas Azmi Hadly di Medan, Jumat (17/10/2025).

Azmi menilai, kasus penjualan aset PTPN I yang melibatkan pejabat BPN menjadi pintu masuk penting untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain yang lebih luas, termasuk pihak-pihak di pemerintah daerah yang memiliki kewenangan administratif pada masa transaksi berlangsung.

> "Kita menduga ada proses yang tidak wajar dalam pengalihan aset itu. Karena itu, pemeriksaan terhadap mantan kepala daerah menjadi kunci untuk membuka mata rantai keterlibatan," tambahnya.

KAMAK juga meminta Kejatisu memastikan transparansi dan profesionalisme dalam setiap tahapan penyidikan, agar publik percaya bahwa penegakan hukum di Sumatera Utara tidak hanya berhenti pada level teknis.

Hingga kini, Kejatisu telah menetapkan dua orang tersangka dari unsur BPN dalam perkara dugaan korupsi aset PTPN I. Penyidik masih terus mendalami proses jual beli aset perusahaan negara tersebut yang diduga menimbulkan kerugian negara bernilai miliaran rupiah.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Terima Penghargaan, Komitmen Perkuat Akses Keadilan Lewat Pos Bantuan Hukum

Bupati Asahan Terima Penghargaan, Komitmen Perkuat Akses Keadilan Lewat Pos Bantuan Hukum

Wakil Bupati Asahan Sambut Baik Kolaborasi Wujudkan 3.000 Rumah Layak Huni

Wakil Bupati Asahan Sambut Hangat Kepulangan Jamaah Haji Kloter 7 di Asrama Haji Medan

Wakil Bupati Asahan Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD : APBD 2025 Raih Opini WTP dan Penyerapan Sangat Baik

Bupati Asahan Pimpin Rapat Evaluasi : Upaya Kerek Harga TBS Sawit Mendekati Patokan Provinsi