FP-USU Sampaikan Laporan ke Tim Irjen Kemensaintekdikti: Desak Pemilihan Ulang dan Penetapan Pejabat Rektor USU yang Legitimate

Medan –Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara (FP-USU) hari ini resmi bertemu dengan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemensaintekdikti) untuk menyampaikan langsung hasil kajian dan laporan awal mengenai berbagai dugaan pelanggaran tata kelola, etika, dan integritas di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Kunjungan Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
• USU Award 2025 Jadi Momentum Prestasi Dan Solidaritas Kemanusiaan
• Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas

Pertemuan yang berlangsung di Medan ini dihadiri langsung oleh perwakilan FP-USU bersama tim Irjen yang ditugaskan melakukan klarifikasi dan verifikasi lapangan. Ketua FP-USU, Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H., menyebut pertemuan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan marwah akademik dan menegakkan prinsip akuntabilitas di universitas negeri tertua di Sumatera itu.

"FP-USU menyampaikan temuan secara langsung kepada Irjen, bukan berdasarkan asumsi, melainkan hasil kajian, pengumpulan data, dan kesaksian dari berbagai pihak di lingkungan USU. Kami ingin Kementerian melihat situasi ini secara objektif dan bertindak cepat sebelum krisis moral di kampus semakin dalam," ujar Taufik.

Dalam pertemuan tersebut, FP-USU menyoroti lima isu utama yang menjadi fokus laporan:

Pertama, masalah Pemilihan Rektor USU 2026–2031 yang dinilai cacat prosedural dan sarat rekayasa. Ditemukan bukti kuat adanya pemotretan surat suara dalam bilik pemilihan oleh salah satu anggota senat, serta indikasi pengorganisiran sistematis dalam proses pra-pemilihan. "Kita bicara bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi kerusakan mendasar atas asas kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan dalam demokrasi akademik," tegas FP-USU.

Kedua, proyek kolam retensi USU, yang disebut sebagai solusi banjir, dinilai tidak berdampak signifikan terhadap penanggulangan banjir di kawasan kampus. Berdasarkan catatan ahli hidrologi yang dihimpun FP-USU, desain dan kapasitas kolam tersebut tidak mampu menampung limpasan air hujan dengan volume yang ada. Selain itu, ditemukan indikasi mark-up karena biaya riil pembangunan kolam serupa tak lebih dari Rp3 miliar.

Ketiga, proyek UMKM Center USU yang hingga kini belum selesai, meski anggarannya telah ditambah. FP-USU menyoroti kejanggalan dalam mekanisme hibah senilai Rp41 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumut, yang justru digunakan untuk proyek yang belum rampung. "Hibah seharusnya diberikan untuk program produktif, bukan menambal proyek bermasalah," ungkap Taufik.

Keempat, masalah integritas Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, M.Si., yang disebut-sebut telah merusak wibawa universitas. FP-USU memaparkan sederet catatan pelanggaran etik:
• mangkir dari panggilan KPK terkait kasus korupsi proyek jalan di Sumut,
• dugaan penyalahgunaan rumah dinas melebihi ketentuan Barang Milik Negara,
• keterlibatan dalam tim bayangan realokasi anggaran Pemprov Sumut, dan
• dugaan plagiarisme dalam karya ilmiah.

"Ini bukan lagi isu personal, tapi persoalan integritas kelembagaan. Ketika rektor aktif melibatkan diri dalam urusan politik anggaran dan mengabaikan etika akademik, universitas kehilangan moral authority-nya," ujar FP-USU.

Kelima, FP-USU juga menyerahkan laporan mengenai pengelolaan lahan USU di Tabuyung, Mandailing Natal, yang hingga kini belum memiliki kejelasan hukum. Ada indikasi kuat bahwa lahan tersebut telah dijadikan agunan pihak ketiga tanpa persetujuan publik universitas.

Dalam penutup pertemuan, FP-USU menyampaikan rekomendasi resmi kepada tim Irjen Kemensaintekdikti:
1. Kementerian perlu mendorong pemilihan ulang rektor USU secara terbuka, demokratis, dan tanpa melibatkan Prof. Muryanto Amin, karena sudah kehilangan legitimasi etik dan moral.
2. Kementerian segera menunjuk Pejabat (Pj) Rektor USU yang independen dan bebas dari konflik kepentingan, untuk menata ulang tata kelola dan memulihkan kepercayaan sivitas akademika.
3. Melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek strategis USU, termasuk kolam retensi dan UMKM Center, guna memastikan tidak ada penyimpangan keuangan negara.
4. Membentuk tim pemantau independen yang melibatkan unsur akademisi senior, BPK, dan masyarakat sipil untuk memastikan proses pemulihan berjalan transparan.

"USU sedang berdiri di persimpangan sejarah. Jika kementerian tidak bertindak tegas, maka kita akan menyaksikan runtuhnya salah satu universitas terbaik di Indonesia karena kelalaian moral pemimpinnya. Kami percaya, Irjen akan menindaklanjuti semua temuan ini dengan keberanian dan integritas," ujar Taufik mengakhiri pernyataannya.

FP-USU berkomitmen untuk terus mendampingi proses pemeriksaan dan siap memberikan seluruh bukti dan dokumen pendukung kepada tim Irjen maupun lembaga penegak hukum lainnya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Terima Kunjungan Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

USU Award 2025 Jadi Momentum Prestasi Dan Solidaritas Kemanusiaan

Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas

Kemendiktisaintek Apresiasi Posko USU Peduli, Siapkan Dukungan Pendanaan Hingga Rp50 Miliar

Fakultas Keperawatan Dan Kedokteran USU Salurkan Bantuan Dan Beri Layanan Kesehatan Masyarakat Terdampak Bencana

USU Terima Bantuan Kemanusiaan Dari BTN Untuk Korban Banjir Sivitas Akademika