Pemko Pematangsiantar Berlakukan Perpanjangan Program Penghapusan Denda PBB-P2 hingga 31 Oktober 2025

Baca Juga:

• Korban Jiwa Akan Mendapat Santunan Dari Kemensos
• Dana Bantuan Bank Dunia Rp 1,5 Triliun untuk Pengendalian Banjir, Rico Waas Bantah Pemko Medan Mengelola Dana Tersebut
• Rico Waas Tinjau Warga Terdampak Banjir di Harjosari II, Pastikan Kebutuhan Pengungsi Terpenuhi

P.Siantar l Sumut24.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar di bawah kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn memberlakukan kebijakan Perpanjangan Program Penghapusan Sanksi Administrasi (Penghapusan Denda) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk seluruh tahun pajak. Masyarakat diminta memanfaatkan program tersebut sebelum tanggal 31 Oktober 2025.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar Arri Suaswandhy Sembiring SSTP MSi, Sabtu (04/10/2025) menerangkan tingginya semangat dan antusias masyarakat Kota Pematangsiantar memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Penghapusan Denda Pembayaran PBB-P2 untuk seluruh tahun pajak, membuat Pemko Pematangsiantar memperpanjang kebijakan tersebut hingga tanggal 31 Oktober 2025.

"Setiap hari masyarakat yang datang secara langsung untuk membayar PBB-P2 di Loket Pembayaran Pajak Daerah di Kantor BPKPD Kota Pematangsiantar," terang Arri.

Lebih lanjut Arri menjelaskan, selain untuk memberikan keringanan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar dalam membayar kewajiban PBB-P2, program kebijakan penghapusan denda tersebut turut membawa dampak positif pada penerimaan pajak daerah pada sektor PBB-P2.

Hal ini, lanjutnya, dapat dilihat dari meningkatnya realisasi PBB-P2 hingga tanggal 31 September 2025, yaitu Rp9.181.402.324. Sedangkan realisasi PBB-P2 per tanggal 30 September 2024 yaitu
Rp7.564.128.879.

"Oleh karena itu, dengan ini kami mengumumkan dan mengajak masyarakat yang memiliki objek pajak PBB-P2 yang berada di wilayah Pemerintah Kota Pematangsiantar, khususnya kepada masyarakat yang belum memanfaatkan program kebijakan Penghapusan
Sanksi Administrasi (Penghapusan Denda) ini, agar melakukan pembayaran sebelum tanggal 31 Oktober 2025 dengan datang secara langsung ke Loket Pembayaran Pajak Daerah di Kantor BPKPD Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka Nomor 8. Dengan melakukan pembayaran pajak
daerah dengan tepat waktu, masyarakat Kota Pematangsiantar turut berperan serta dalam pembiayaan pembangunan di Kota Pematangsiantar agar menjadi lebih Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," terang Arri. (LP)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Korban Jiwa Akan Mendapat Santunan Dari Kemensos

Dana Bantuan Bank Dunia Rp 1,5 Triliun untuk Pengendalian Banjir, Rico Waas Bantah Pemko Medan Mengelola Dana Tersebut

Rico Waas Tinjau Warga Terdampak Banjir di Harjosari II, Pastikan Kebutuhan Pengungsi Terpenuhi

Pemko Solok Gelar Fun Run Solok Kota Berjuara 2025.

Rico Waas Tinjau Pembersihan SDN 060907 yang Terendam Banjir Semeter Lebih

Dipimpin Mendagri, Rico Waas Ikuti Rakornas Mitigasi Bencana dan Persiapan Nataru 2026