Sidang Suap Jalan Rp165 Miliar: Proyek Enam Kali Geser Anggaran, Sekda Sumut dan Kepala Bappeda Harus Bertanggung Jawab

Baca Juga:

• Sekda menghadiri acara Syukuran Dedikasi Altar Gereja Paroki St Fransiskus Asisi
• Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap Tekankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di 42 OPD
• Sekda Nurmalini Marpaung Hadiri Pelantikan Pejabat Baru Program Studi Magister dan Manajemen Universitas Asahan

MEDAN – Kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan provinsi ruas Hutaimbaru–Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), terus menyeret sejumlah nama penting di Sumatera Utara. Fakta baru terungkap, proyek senilai ratusan miliar rupiah itu tercatat mengalami enam kali pergeseran anggaran, namun tetap terbengkalai hingga kini.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (1/10/2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menegaskan bahwa praktik penganggaran yang berulang kali berubah-ubah menjadi pintu masuk terjadinya bancakan proyek. Hal ini memunculkan sorotan publik terhadap Sekda Provinsi Sumut, Effendi Pohan, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Sebagai Ketua TAPD, Sekda punya peran strategis dalam menyusun, menggeser, hingga mengesahkan anggaran. Karena itu, tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab," ujar Jamil SH salah satu pemerhati hukum yang mengikuti jalannya sidang.

Selain Effendi Pohan, sorotan juga mengarah kepada Dikky Panjaitan, Kepala Bappeda Litbang Sumut, yang berperan dalam perencanaan teknis dan pergeseran alokasi proyek. Menurut pengamat, Bappeda ikut menentukan arah dan prioritas pembangunan sehingga setiap pergeseran anggaran mestinya dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, sidang menghadirkan mantan Kapolres Tapsel, Kombes Yasir Ahmadi, sebagai saksi kunci. Ia mengakui pernah mempertemukan terdakwa Akhirun Piliang alias Haji Kirun dengan mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting. Hakim kemudian menegur keras Yasir karena dianggap mencoreng integritas sebagai perwira polisi.

Kasus ini menjerat Haji Kirun bersama anaknya, Muhammad Rayhan Julasmi Piliang, yang didakwa menyuap pejabat demi melicinkan proyek dua ruas jalan di Sumut dengan nilai total Rp165 miliar. Jaksa KPK menyebut akan menghadirkan 30–40 saksi, termasuk sejumlah pejabat Pemprov Sumut, guna mengungkap praktik suap yang melibatkan elite birokrasi.

Proyek Hutaimbaru–Sipiongot kini terbengkalai, meski sudah menelan anggaran besar dan beberapa kali digeser dalam pembahasan APBD. Publik pun menunggu, apakah KPK hanya akan berhenti pada kontraktor dan pejabat teknis, atau berani membidik pejabat kunci di lingkaran anggaran Pemprov Sumut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sekda menghadiri acara Syukuran Dedikasi Altar Gereja Paroki St Fransiskus Asisi

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap Tekankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di 42 OPD

Sekda Nurmalini Marpaung Hadiri Pelantikan Pejabat Baru Program Studi Magister dan Manajemen Universitas Asahan

Tak Main-Main, Pj Sekda Padang Lawas Sidak OPD demi Layanan Publik

Sekda Pakpak Bharat Jalan Berutu,S.Pd. Pimpin Apel Awal Tahun 2026

Sekda Asahan Hadiri Wisuda Perdana Sarjana UMMAS Tahun 2025