Program Enam PHTC Berbiaya Rp300- 400 miliar, Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
Program Enam PHTC Berbiaya Rp300 400 miliar,Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
kota
Baca Juga:
MEDAN - Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar, minta masyarakat, LSM dan kalangan jurnalis mengawasi serta memonitor enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumut, yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Namun jangan pula PHTC dijadikan ajang pungutan oleh oknum-oknum pejabat di Pemkab/kota se-Sumatera Utara hanya untuk kepentingan segelintir oknum guna menutupi dugaan perkara kasus korupsi yang sedang ditangani penyidik, pesannya.
Menurut Abyadi, keenam program tersebut merupakan persoalan mendasar yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
"Saya melihat, keenam program terbaik gagasan Pemprovsu tersebut sangat kuat. Menyentuh langsung kehidupan masyarakat Sumut," tegas Abyadi Siregar, Kamis (18/09/2025).
Bahkan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023 ini menyebutkan, bila keenam program ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, itu artinya Pemprov Sumut akan menyelesaikan banyak persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat Sumut.
Abyadi mencontohkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG). "Program ini memiliki makna yang sangat kuat. Selama ini, masyarakat mengeluhkan beragam jenis pungutan di sekolah yang sangat memberatkan orang tua. Mulai dari pungutan uang komite, uang seragam, uang buku, uang pembangunan, dll. Bahkan, tidak sedikit anak-anak yang akhirnya berhenti sekolah akibat beban pungutan," tegas Abyadi.
Anehnya, pungutan-pungutan yang tidak berdasar tersebut, justru banyak terjadi di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah (sekolah negeri). Padahal, menurut Abyadi, sekolah negerilah yang seharusnya membantu masyarakat bila terbentur dengan besarnya biaya pendidikan di sekolah swasta.
Nah, melalui program sekolah gratis PUBG ini, lanjut Abyadi, maka itu artinya pendidikan setingkat SMA/SMK/SLB akan dibebaskan dari beragam bentuk pungutan. "Saya sangat berharap, program ini bisa berjalan dengan konsisten," harap Abyadi.
Sesuai penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dikky Anugerah di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (17/9/2025), PUBG atau sekolah gratis ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026. Sebagai tahap awal, akan diawali dari Kepulauan Nias.
Dari Kepulauan Nias, program sekolah gratis ini akan diterapkan di kawasan Pantai Barat pada tahun 2027. Dilanjutkan tahun-tahun berikutnya hingga merata ke seluruh Sumut.
Hanya saja, Abyadi Siregar masih mempertanyakan, apakah PUBG atau sekolah gratis ini berlaku hanya untuk sekolah negeri? "Saya sih sangat berharap diberlakukan juga di sekolah swasta," katanya.
JAMINAN KESTABILAN HARGA
Kadis Kesehatan Faisal Hasrymi ini banyak modus mengelola kegiatan untuk mencapai tujuan yang diduga-akal-akalan demi memenuhi keinginan pribadinya. Sedangkan prakteknya dana kegiatan sudah ada di BPJS. Sebagaimana diketahui persoalan yang sedang dialaminya menyangkut proyek 100 miliar di Langkat kini dalam tahap penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejari Langkat
Diduga untuk menutupi kerugian negara akibat kasus tersebut, Faisal menciptakan Ide guna memenuhi kebutuhan.
Luar biasa anggaran yang diserap sebesar ratusan miliar rupiah.
Pemaparan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Timor Tumanggor APBD thn 2025 mencapai Rp 297 miliar dan di RAPBD tahun 2026 mencapai 400 miliar. Masing-masing Pemkab/Kota dibebankan sedang dana sharing APBD Provsu 20 persen, jelas Timor Tumanggor.
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK
Abyadi juga menyinggung program Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat Responsif Handal dan Solutif (CERDAS) yang bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat lebih cepat dan transparan.
Menurut Abyadi, program ini sangat luar biasa. Karena menurutnya, salah satu yang sulit diatasi pemerintah selama ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk pemenuhan standar pelayanan publik saja, menurut Abyadi, masih banyak unit pelayanan publik yang belum mampu. "Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, bila kewajiban pemenuhan standar pelayanan publik saja belum bisa dilakukan?" tegas Abyadi.
Abyadi juga mengingatkan terkait pembangunan digitalisasi pelayanan publik. Selama ini, pemerintah daerah banyak yang terjebak dalam pembangunan digitalisasi pelayanan publik.
Pembangunan digitalisasi pelayanan publik hanya berorientasi proyek. Artinya hanya untuk mendapatkan komisi proyek. Tapi pada faktanya, digitalisasi pelayanan publik yang dibangun dengan anggaran besar itu, tidak menjawab persoalan substansi layanan. Digitalisasi pelayanan yang dibangun, justru tidak memudahkan masyarakat mendapatkan layanan.
"Saya berharap, Pak Gubernur benar-benar selektif dalam pembangunan digitalisasi pelayanan publik ini. Pilihlah digitalisasi pelayanan publik yang betul-betul membantu rakyat," katanya.
Misalnya, bagaimana agar layanan kesehatan berkualitas namun gratis. Orang sakit tidak antri lama di rumah sakit untuk berobat, mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) yang cepat tanpa berbelit dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli), pendidikan bermutu yang gratis, dll.
BEROBAT GRATIS
Program Berobat Gratis atau PROBIS. Program ini memastikan masyarakat mendapatkan pengobatan yang mudah dan gratis. Masyarakat bisa berobat hanya dengan menggunakan KTP.
Menurut Abyadi, selama ini, layanan kesehatan merupakan layanan yang sangat mahal bagi masyarakat miskin.
Banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Bisa karena mahalnya, dan bisa juga karena memang layanannya yang ribet. "Tidak heran, bila masyarakat mampu, lebih memilih berobat ke Pineng, Malayasia," jelasnya.
INFRASTRUKTUR DAN PERLINDUNGAN RAKYAT
Terkait program Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), Abyadi berharap, ini bisa menjadi program yang akan menghubungkan seluruh wilayah Sumut secara layak. Tentu, terutama daerah-daerah strategis.
Sementara terkait program Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE), Abyadi berharap ini akan benar-benar menjadi pelindung masyarakat dari ketidakadilan penerapan hukum.
PENGAWASAN
Abyadi Siregar berharap agar pelaksanaan keenam program unggulan ini, mendapat pengawasan yang ketat.
"Untuk memastikan seluruh program ini berjalan sesuai harapan, maka saya berharap, Pak Gubernur turun langsung setiap saat memonitor tahapan pelaksanaan keenam program ini," katanya.
Yang paling penting lagi adalah, jangan alergi terhadap pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaksanaan keenam program ini.
"Justru sebaiknya membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasannya. Dengan begitu, program ini akan benar-benar terlaksana dan akan mencapai target yang ingin dicapai," harap Abyadi Siregar.rel
Program Enam PHTC Berbiaya Rp300 400 miliar,Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
kota
Wali Kota membuka Sosialisasi Pengenalan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Rangka Kerjasama Lintas Perangkat Daerah
kota
Wali Kota menghadiri Dies Natalis ke60 Tahun USI, di Aula Radjamin Purba Kampus USI
kota
Pendidik Itu Pemimpin, Pemimpin Itu Pendidik
kota
KAMAK Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Pengadaan PTI Jaman Pj Walikota Tebing Tinggi Meottaqien Hasrimy
kota
sumut24.co Medan. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendukung dan mengharapkan Komunitas Medan Teater, tampil maksimal serta mengh
kota
Rapat Paripurna DPRD Sumut, Gubernur Dinilai Arogan dan Tak Transparan Soal Pergeseran Anggaran
kota
Sekda Kabupaten Solok Kunjungi Kantor Camat X Koto di Atas, Dorong Peningkatan Layanan Publik
kota
JNE&ndashKADIN Bersinergi, Dorong UMKM Padangsidimpuan Tumbuh lewat Inovasi dan Logistik Digital
kota
sumut24.co Palas, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., bersama Peja
News