Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Sinergi BPS dan Pemprovsu Dalam Pengelolaan Satu Data

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Dana Rp 3,1 Triliun Mengendap di Bank, Ketua Komisi C DPRD Sumut: “Ini Sudah Main Tipu di Pemprov Sumut”
• Hak Ulayat di Tengah Izin Korporasi, Tantangan Nyata Pemprov Sumut dalam Konflik Lahan TPL
• Bupati Simalungun Tandatangani Nota Kesepahaman Pengelolaan Data dengan BPS RI di Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengelolaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Menurutnya, data statistik yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

"Pelaksanaan Satu Data Daerah merupakan upaya untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standar data yang seragam, metadata yang jelas, serta keterpaduan antar-perangkat daerah," ujar Bobby dalam pertemuan dengan Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (19/8).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumut dengan BPS Sumut terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral.

Bobby menekankan bahwa kebijakan ini krusial untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, tepat sasaran, serta akuntabel.

"Dengan data yang valid dan terintegrasi, proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan digelar pertemuan seluruh kepala BPS kabupaten/kota se-Sumut. Agenda ini bertujuan menyelaraskan program Satu Data di seluruh daerah, termasuk Provinsi Sumut.

"Kami sudah membangun aplikasinya dengan berkolaborasi bersama Dinas Kominfo Sumut sebagai Walidata. Nantinya semua data dapat diakses melalui program Satu Data, seperti data penerima bantuan sosial, kesehatan, hingga infrastruktur," jelas Asim.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dana Rp 3,1 Triliun Mengendap di Bank, Ketua Komisi C DPRD Sumut: “Ini Sudah Main Tipu di Pemprov Sumut”

Hak Ulayat di Tengah Izin Korporasi, Tantangan Nyata Pemprov Sumut dalam Konflik Lahan TPL

Bupati Simalungun Tandatangani Nota Kesepahaman Pengelolaan Data dengan BPS RI di Medan

Pemprov Sumut Resmi Bebaskan Pajak Kendaraan: Warga Padang Lawas Diimbau Segera Manfaatkan Kesempatan Emas Ini

KAMAK Minta Kejatisu Serius Usut Keterlibatan DR di Proyek Sumut dan Jabatan di Pemprov Sumut

Pemprov Sumut Dinilai Gagal Antisipasi Inflasi, Pengamat: Kebijakan Terlambat