Pramuka Sumut di Ujung Tanduk: Jangan Biarkan Kwarda Jadi Sarang Kepentingan Pribadi

Medan– Gerakan Pramuka Sumatera Utara kembali diuji. Pasca Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pada 15 Agustus 2025, nama Dr. Dikky Anugerah Panjaitan, S.Sos., M.SP resmi ditetapkan sebagai Ketua Kwarda Sumut periode 2025–2030.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dikukuhkan sebagai Ketua Mabicab Pramuka Asahan Masa Bakti 2024–2029
• Ibnu Hajar Kembali Pimpin Pramuka Padangsidimpuan, Muscab 2025 Ditutup dengan Semangat Kekeluargaan
• Wakil Wali Kota Hadiri Muscab Pramuka 2025, Siapkan Program Kerja Lima Tahun ke Depan

Kemenangan Dikky Panjaitan memang sah secara formal, namun tidak serta-merta menghapus keraguan publik, khususnya di kalangan penggiat dan kader Pramuka. Justru, banyak pihak menilai, kepemimpinan baru ini harus membuktikan bahwa Kwarda Sumut tidak kembali dijadikan sarang kepentingan pribadi sebagaimana pernah terjadi di masa lalu.

---

Bayang-Bayang Hitam Topan Ginting

Sejarah kelam Topan Ginting masih membekas. Ia sempat terpilih sebagai Ketua Kwarda, namun belum sempat dikukuhkan sudah lebih dulu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan kasus suap proyek jalan. Malu besar itu bukan hanya menimpa dirinya, tapi juga menyeret nama besar Gerakan Pramuka Sumatera Utara ke jurang kehinaan publik.

> "Kasus Topan Ginting adalah tamparan keras. Jangan sampai Kwarda kembali dipimpin oleh orang yang hanya ingin menjadikan Pramuka sebagai batu loncatan pribadi, tempat berburu proyek, atau ruang memperbesar nama politiknya," tegas seorang penggiat senior.

---

Harapan dan Tuntutan untuk Dikky Panjaitan

Sebagai ketua baru, Dikky Panjaitan ditantang untuk membuktikan dirinya berbeda. Tidak cukup hanya berpidato soal idealisme, ia dituntut menunjukkan kerja nyata. Beberapa hal yang harus segera dilakukan antara lain:

1. Membangun Sekretariat Kwarda Sumut yang representatif, terbuka, dan layak sebagai pusat aktivitas Pramuka.

2. Membenahi Bumi Perkemahan Sibolangit yang selama ini terbengkalai dan tidak terurus, padahal menjadi ikon penting kepramukaan di Sumut.

3. Menghentikan ketergantungan pada dana hibah APBD, karena alih-alih menyehatkan organisasi, justru menjebak Pramuka dalam jerat masalah hukum.

4. Membuang jauh orang-orang yang hanya "cari makan" di organisasi, yang berlindung di balik idealisme tapi sejatinya menjadikan Pramuka sebagai ladang nafkah pribadi.

> "Kalau masih berharap dana hibah atau memberi ruang bagi mereka yang cari makan di organisasi, Kwarda hanya akan jadi sarang kepentingan pribadi. Akan ada rebutan jatah, ada titipan proyek, dan akhirnya organisasi ini tercemar lagi oleh kasus korupsi. Pramuka harus mandiri, tegak dengan swadaya dan gotong royong, bukan mengemis pada APBD," ujar seorang penggiat lainnya.

---

Musdalub yang Sarat Tanda Tanya

Selain itu, proses Musdalub yang melahirkan Dikky Panjaitan juga tak luput dari sorotan. Musyawarah yang berlangsung singkat, tertutup, dan disebut-sebut sarat intervensi politik, memunculkan keraguan atas independensi gerakan Pramuka.

Apalagi, latar belakang Dikky yang minim rekam jejak di dunia kepramukaan membuat sebagian kader meragukan kemampuannya. Banyak yang khawatir, jabatan Ketua Kwarda hanya akan jadi "panggung politik baru" atau batu loncatan menuju kepentingan lain di luar organisasi.

---

Peringatan Keras: Jangan Ulangi Kesalahan

Kritik yang paling tajam datang dari kalangan internal sendiri:

> "Kalau Dikky Panjaitan hanya menjadikan Kwarda sebagai tempat menumpuk kekuasaan, menghidupi diri, dan melayani kepentingan segelintir orang, maka ia akan bernasib sama dengan Topan Ginting—bahkan mungkin lebih buruk. Karena masyarakat sudah semakin kritis, aparat penegak hukum semakin tegas, dan publik tidak akan segan-segan mencatat namanya sebagai Ketua Kwarda paling gagal dalam sejarah."

---

Pramuka: Rumah Pendidikan Karakter, Bukan ATM Politik

Pramuka seharusnya berdiri sebagai rumah besar pendidikan karakter generasi muda, bukan jadi ATM politik atau sarang kepentingan pribadi. Jika Dikky gagal menjaga integritas, maka sejarah kelam Topan Ginting hanya akan berulang dengan wajah baru.

Kini, seluruh mata tertuju pada Dikky Panjaitan. Apakah ia akan mematahkan keraguan publik dan menorehkan prestasi nyata, atau justru mengkhianati kepercayaan dan menyeret Pramuka Sumut semakin jauh dari jati dirinya?.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Dikukuhkan sebagai Ketua Mabicab Pramuka Asahan Masa Bakti 2024–2029

Ibnu Hajar Kembali Pimpin Pramuka Padangsidimpuan, Muscab 2025 Ditutup dengan Semangat Kekeluargaan

Wakil Wali Kota Hadiri Muscab Pramuka 2025, Siapkan Program Kerja Lima Tahun ke Depan

Ibnu Hajar Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Hasyim SE sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan untuk Ketiga Kalinya

Pengamat Politik UMSU: Krisis Bencana Sumatera Ungkap Rusaknya Sistem Politik, Pusat Lindungi Oligarki atas Rakyat

Pramuka Sumut Turunkan 5.000 -an Relawan, Bangun Posko di Kab/Kota Tangani Banjir dan Longsor