Catatan TOP, KIR, dan RAY Diduga Jadi Pintu Masuk KPK Bongkar Dugaan Korupsi di Sumut

Medan – Pemanggilan dan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, diduga tidak berkaitan langsung dengan kasus korupsi proyek jalan dan jembatan di Sumut. Muryanto justru disebut terkait komunikasi intensif dengan Topan Obaja Putra (TOP), tersangka yang dikenal dekat dengan Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution.

Baca Juga:

• Gedung Kesehatan di Desa Mabar Bukan Pustu, tapi Poskesdes, Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan
• Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna Tekankan Stabilitas Keamanan Saat Buka Puasa Bersama Lintas Elemen di Ramadan 1447 H
• Wujudkan Ketahanan Pangan! Bukti Kemanunggalan Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/TS Sitinjak Bersama Petani, Turun ke Sawah Pupuk Padi Warga

Muryanto diduga masuk dalam daftar catatan TOP. Ia disebut mendapat dukungan pasca kiprah Muryanto sebagai konsultan politik Bobby dalam Pilkada Medan 2020 dan Pilgub Sumut 2024. Pertemuan Muryanto dengan TOP bahkan disebut terekam CCTV rumah TOP. Dukungan itu diduga terkait kebutuhan logistik menjelang pemilihan Rektor USU periode 2026–2031.

Selain Muryanto, KPK juga memanggil sejumlah nama lain yang diduga tercantum dalam catatan TOP, Kirun (KIR) selaku Dirut PT DNG, maupun Rayhan Piliang (RAY), Dirut PT RN. Mereka antara lain mantan Kajati Sumut Idianto, Kajari Madina Muhammad Iqbal, Kasidatun Kejari Madina Gomgoman Simbolon, mantan Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta mantan Bupati Madina Jafar Sukhairi.

Catatan tersebut juga diduga berisi nama para penjabat (Pj.) dan penjabat sementara (Pjs.) bupati/wali kota di Sumut. Paket penunjukan Pj/Pjs dengan janji diangkat sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) disebut-sebut masuk dalam daftar TOP. Bahkan, kepala daerah yang berkolaborasi dengan Bobby dalam Pilkada serentak 2024 juga patut diduga tercatat.

Sejarah KPK dalam membongkar kasus besar di Sumut, seperti operasi tangkap tangan (OTT) suap hakim PTUN oleh pengacara OC Kaligis yang menyeret Gubernur Gatot Pujo Nugroho serta puluhan anggota DPRD Sumut periode 2009–2014, menjadi rujukan. Saat itu, dasar pemanggilan dan penetapan tersangka juga berawal dari catatan bendahara dan sekretaris DPRD Sumut.

Meski kewenangan KPK kini telah berubah, catatan tersangka maupun saksi tetap dapat menjadi pintu masuk penyidikan. "KPK memiliki peluang memulihkan kepercayaan publik yang mulai memudar akibat penanganan kasus TOP cs yang berlarut-larut. Catatan TOP, KIR, dan RAY berpotensi membuka tabir dugaan korupsi di Sumut," kata Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan, Selasa (19/8/2025).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gedung Kesehatan di Desa Mabar Bukan Pustu, tapi Poskesdes, Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna Tekankan Stabilitas Keamanan Saat Buka Puasa Bersama Lintas Elemen di Ramadan 1447 H

Wujudkan Ketahanan Pangan! Bukti Kemanunggalan Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/TS Sitinjak Bersama Petani, Turun ke Sawah Pupuk Padi Warga

Bupati Toba Lantik 98 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional

UP3 Sibolga Bergerak Cepat Lakukan Pemulihan Listrik Pascabanjir Dan Longsor Di Tapanuli Tengah Dan Humbang Hasundutan

Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun