Kemenko Polhukam Pantau Program Kesehatan Prioritas Presiden di Sumatera Utara

​Medan– Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan pemantauan lapangan terhadap Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor kesehatan di Sumatera Utara. Tim yang dipimpin oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK), Nizmahul, mengunjungi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara dan UPT Puskesmas Glugur Darat, Kota Medan.
​Tim Kemenko Polhukam, yang terdiri dari berbagai ahli dan staf, bertugas memastikan program strategis nasional, khususnya pelayanan cek kesehatan gratis, berjalan dengan baik. Nizmahul menjelaskan bahwa pengawalan dan monitoring ini merupakan arahan langsung dari Menko Polhukam, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
​"Presiden meminta Kemenko Polhukam untuk mengecek dan memonitor pelayanan cek kesehatan gratis harus terlaksana dengan baik, serta memastikan aturan dari pusat dan daerah selaras, termasuk mengatasi kendala di lapangan," ujar Nizmahul.
​Kolaborasi dan Inovasi untuk Cek Kesehatan Gratis
​Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal, didampingi jajarannya, memaparkan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (PKG) telah berjalan dengan baik. Untuk mempercepat pelaksanaannya, setiap warga berhak melakukan cek kesehatan setahun sekali. Pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi.
​Untuk menarik perhatian masyarakat, Dinkes menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, seperti istilah "diskon" saat membandingkan pelayanan kesehatan pemerintah dengan swasta. "Saat ini kami telah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, termasuk bergerak bersama 16.000 kader posyandu," tambah Faisal. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga turut mendukung dengan memberikan bantuan peralatan seperti speaker untuk 400 posyandu dan membangun puskesmas terpadu di daerah terpencil.
​Monitoring dan Solusi Berkelanjutan
​Nizmahul menambahkan, Kemenko Polhukam telah menyusun kuesioner untuk mengidentifikasi kendala di lapangan. Hal ini dilakukan karena provinsi berperan sebagai koordinator dan kabupaten/kota sebagai pelaksana PKG. Kuesioner ini mencakup batasan pelayanan, rujukan tindakan lanjutan, serta fasilitas puskesmas dan rumah sakit.
​"Presiden mendorong agar target awal ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh daerah, dan mengarahkan agar penugasan dokter dan penyediaan alat kesehatan berjalan beriringan," tutup Nizmahul.
​Kendala Teknis di Lapangan
​Saat kunjungan lapangan di UPT Puskesmas Glugur Darat, Kepala Puskesmas Sri Wirya Ningsih melaporkan bahwa puskesmas tersebut telah memiliki akreditasi Paripurna dan beberapa penghargaan. Namun, ia menyampaikan kendala utama yang dihadapi adalah seringnya pemeliharaan (maintenance) dan eror pada server "Satu Sehat" yang menghambat pengiriman data. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan.

Baca Juga:

• Mendagri dan Menkopolhukam Hadiri Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera
• Menkopolhukam Rakor Kesiapan Pilkada 2024, Hadi Tjahjanto: Jaga Stabilitas Politik Hukum dan Ham
• Di Menko Polhukam, Pujiyono Tegaskan Komitmen KKRI Kawal Kinerja Kejaksaan

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mendagri dan Menkopolhukam Hadiri Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera

Menkopolhukam Rakor Kesiapan Pilkada 2024, Hadi Tjahjanto: Jaga Stabilitas Politik Hukum dan Ham

Di Menko Polhukam, Pujiyono Tegaskan Komitmen KKRI Kawal Kinerja Kejaksaan