Jaga Marwah Siapkan Data Dugaan Jual Beli Proyek di Kabupaten Karo Ke KPK

Karo - Dugaan jual beli proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Karo mencuat ke permukaan.

Baca Juga:

• Dugaan Narasi Negatif terhadap Kejaksaan Negeri Karo Diduga Ganggu Proses Hukum Kasus Korupsi Profile Desa
• Kapolda Sumut Tinjau langsung Operasi Ketupat Toba 2026 di Berastagi, Pastikan Pengamanan Arus Balik Maksimal
• Diduga Terima Rp400 Juta Fee Korupsi APD Covid-19, Pejabat Dinkes Sumut Emirsyah Harahap Masih Bebas

Informasi tersebut semakin menguap ke publik, saat sejumlah pejabat pemerintahan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga beberapa pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD), mulai risih dan gerah saat sekelompok orang yang mengaku utusan Bupati yang terkesan intervensi dalam meminta proyek program kegiatan pada APBD Kabupaten Karo.

"Kita mendapat informasi dari sejumlah tokoh dan aktivis di Kabupaten Karo, yang merasa keluarganya tertekan atas kehadiran dua orang pria yang mengaku utusan kepala daerah dalam meminta-minta proyek serta terindikasi menteror pejabat desa dalam menggunakan anggaran atau alokasi dana desa (ADD)," ujar Ketua Umum Jaringan Pergerkan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) Edison Tamba Minggu, (3/8/2025).

Dipaparkan Edison Tamba atau akrab disapa Edoy ini menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi yang sangat akurat, hingga menurunkan tim investigasi Jaga Marwah ke Kabupaten Karo untuk mengumpulkan informasi dan data dari sejumlah narasumber yang kredibel.

Artinya, lanjut Edoy, yang cukup lantang menyuarakan sejumlah dugaan kasus korupsi di sejumlah kabupaten /Kota dan pemerintah Provinsi Sumut ini, bahwa pernyataan ini sebagai lampu kuning atau pengingat Kepada bupati agar tidak bermain-main dengan uang rakyat dengan pola kolusi dan nepotisme.

"Kita sudah investigasi, mengumpulkan informasi, data serta beberapa titik lokasi proyek yang diduga jadi bancakan sejumlah oknum yang mengaku utusan bupati. Sesuai tugas dan fungsi kita sebagai kontrol sosial serta bagian dari pilar kebangsaan, melalui ini pesan perlawanan terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kami utarakan," tegas Edoy.

Apalagi, kata Edoy mengingatkan, Presiden Prabowo sangat anti-dengan perilaku korupsi.

Ditambah lagi, karakter koruptor yang terkesan membunuh karier seseorang dengan pola-pola intervensi yang terkesan mengganggu kenyamanan aparatur dalam bekerja.

"Saat ini kita masih membuat persiapaan pengumpulan informasi dan data untuk kita hantarkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika memang oknum yang mengaku utusan bupati serta terafiliasi terhadap salah satu partai politik terus melakukan perilaku KKN secara terang-terangan, pastinya kita semakin siap dan suka untuk melaporkannya kepada KPK pastinya," pungkas Edoy.

Sebelumnya, masyarakat dan sejumlah pejabat resah dengan munculnya 2 orang yang menyambangi sejumlah dinas , camat dan kepala desa mengaku adalah sebagai utusan bupati/wakil bupati dalam meminta proyek.

Bahkan, dua orang yang disebut terafiliasi terhadap salah satu partai politik, informasinya tidak segan-segan menawarkan produk dalam beberpa proyek kegiatan yang informasinya tertampung dalam APBD Kabupaten Karo.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Narasi Negatif terhadap Kejaksaan Negeri Karo Diduga Ganggu Proses Hukum Kasus Korupsi Profile Desa

Kapolda Sumut Tinjau langsung Operasi Ketupat Toba 2026 di Berastagi, Pastikan Pengamanan Arus Balik Maksimal

Diduga Terima Rp400 Juta Fee Korupsi APD Covid-19, Pejabat Dinkes Sumut Emirsyah Harahap Masih Bebas

Pj Sekdaprov Sumut Kukuhkan Pengurus Korpri Karo 2025–2030

Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan