Blunder Ketua DPRD Sumut dan Kedekatan Erni–Bobby Disorot: HMI FISIP USU Sebut DPRD Bukan Lagi Perwakilan, Tapi Pengkhianatan

Medan—Dinamika politik di Sumatera Utara kembali memanas. Setelah blunder demi blunder yang dilakukan Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, serta mencuatnya kedekatan personal antara dirinya dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kritik tajam terus berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Baca Juga:

• KPK Didesak Usut Lingkaran Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Topan Ginting
• Periksa Bobby Nasution Diduga Kuat Korupsi Revitalisasi Lapangan Merdeka
• Bupati Bersama Ketua DPRD Kab.Pakpak Bharat Menghadiri Kunjungan Korem 023 Di Kodim 0206 Dairi

Salah satunya datang dari Muhammad Habib, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Komisariat FISIP USU periode 2024–2025. Dalam tanggapannya yang disampaikan melalui sambungan WhatsApp, Habib menyebut bahwa DPRD Sumut saat ini sudah tak lagi berdiri di atas prinsip demokrasi, melainkan telah terjerumus dalam politik kompromi yang membunuh fungsi pengawasan.

"Melemahnya DPRD Sumut melalui hubungan spesial antara Erni Sitorus dan Bobby Nasution, dari segi politisasi, menunjukkan ketidakseimbangan total dalam prinsip check and balances. Tidak ada keberpihakan pada rakyat. Yang ada hanya kompromi kekuasaan," ujar Habib saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu (30/7).

Ia menyebut, blunder politik yang berulang dari Ketua DPRD—baik terkait pernyataan soal komisi hingga narasi kontroversial soal pulau—bukan lagi hal remeh. Itu adalah cerminan dari runtuhnya integritas lembaga perwakilan rakyat yang kini lebih sibuk menjaga kenyamanan kekuasaan daripada menyuarakan kepentingan publik.

"Apa yang kita lihat hari ini adalah bentuk paling telanjang dari praktek oligarki penguasa. Semua terpampang nyata di hadapan rakyat Sumatera Utara. Tidak ada sedikit pun kepentingan publik di dalamnya. Hanya lobi-lobi kekuasaan, investasi kapital, dan perut kenyang penguasa yang diurus," jelasnya.

Habib pun menegaskan bahwa DPRD saat ini bukan lagi mewakili rakyat, melainkan telah menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang saling melindungi elite.

"Kita harus katakan dengan jujur: ini bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah Dewan Pengkhianatan Rakyat. Karena mereka tak lagi berdiri untuk yang memilihnya, tapi untuk yang bisa menjaminnya tetap nyaman di kursi kekuasaan," tambahnya.

Pernyataan ini memperkuat kesimpulan yang juga ditegaskan dalam kajian opini media poliTIKUS bertajuk "Ketika Bobby & Erni Jadi Bestie: DPRD Sumut Melemah, Siapa yang Diuntungkan?" — bahwa Sumatera Utara tengah menghadapi krisis kelembagaan, di mana aktor politik justru menjalin kedekatan yang membungkam fungsi kontrol, meredam suara-suara kritis, dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KPK Didesak Usut Lingkaran Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Topan Ginting

Periksa Bobby Nasution Diduga Kuat Korupsi Revitalisasi Lapangan Merdeka

Bupati Bersama Ketua DPRD Kab.Pakpak Bharat Menghadiri Kunjungan Korem 023 Di Kodim 0206 Dairi

Badko HMI Sumut Instruksikan Aksi Serentak, Desak Kapolri Dicopot

Memaknai Istilah “Circle KPK”: Antara Muryanto, Bobby, dan Topan

Gelar Rakernis Kehumasan, Bidhumas Polda Sumut Perkuat Peran Humas sebagai Ujung Tombak Citra Polri