Blunder Ketua DPRD Sumut dan Kedekatan Erni–Bobby Disorot: HMI FISIP USU Sebut DPRD Bukan Lagi Perwakilan, Tapi Pengkhianatan

Medan—Dinamika politik di Sumatera Utara kembali memanas. Setelah blunder demi blunder yang dilakukan Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, serta mencuatnya kedekatan personal antara dirinya dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kritik tajam terus berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Baca Juga:

• Ketua IKAMANSA P.Sidempuan Mukmin Saipul Daulay Temui Alumni di Medan, Pererat Silaturahmi dan Jalin Sinergi
• GERBRAK Tuntut KPK Panggil Gubernur Sumut, Minta Dewas KPK Umumkan Kepada Publik Dari Lima Komisioner Yang Tidak Menandatangani Surat Panggilan
• Azmi Hadli, Ketua KAMAK: "KPK Lamban Periksa Bobby Nasution!"

Salah satunya datang dari Muhammad Habib, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Komisariat FISIP USU periode 2024–2025. Dalam tanggapannya yang disampaikan melalui sambungan WhatsApp, Habib menyebut bahwa DPRD Sumut saat ini sudah tak lagi berdiri di atas prinsip demokrasi, melainkan telah terjerumus dalam politik kompromi yang membunuh fungsi pengawasan.

"Melemahnya DPRD Sumut melalui hubungan spesial antara Erni Sitorus dan Bobby Nasution, dari segi politisasi, menunjukkan ketidakseimbangan total dalam prinsip check and balances. Tidak ada keberpihakan pada rakyat. Yang ada hanya kompromi kekuasaan," ujar Habib saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu (30/7).

Ia menyebut, blunder politik yang berulang dari Ketua DPRD—baik terkait pernyataan soal komisi hingga narasi kontroversial soal pulau—bukan lagi hal remeh. Itu adalah cerminan dari runtuhnya integritas lembaga perwakilan rakyat yang kini lebih sibuk menjaga kenyamanan kekuasaan daripada menyuarakan kepentingan publik.

"Apa yang kita lihat hari ini adalah bentuk paling telanjang dari praktek oligarki penguasa. Semua terpampang nyata di hadapan rakyat Sumatera Utara. Tidak ada sedikit pun kepentingan publik di dalamnya. Hanya lobi-lobi kekuasaan, investasi kapital, dan perut kenyang penguasa yang diurus," jelasnya.

Habib pun menegaskan bahwa DPRD saat ini bukan lagi mewakili rakyat, melainkan telah menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang saling melindungi elite.

"Kita harus katakan dengan jujur: ini bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah Dewan Pengkhianatan Rakyat. Karena mereka tak lagi berdiri untuk yang memilihnya, tapi untuk yang bisa menjaminnya tetap nyaman di kursi kekuasaan," tambahnya.

Pernyataan ini memperkuat kesimpulan yang juga ditegaskan dalam kajian opini media poliTIKUS bertajuk "Ketika Bobby & Erni Jadi Bestie: DPRD Sumut Melemah, Siapa yang Diuntungkan?" — bahwa Sumatera Utara tengah menghadapi krisis kelembagaan, di mana aktor politik justru menjalin kedekatan yang membungkam fungsi kontrol, meredam suara-suara kritis, dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua IKAMANSA P.Sidempuan Mukmin Saipul Daulay Temui Alumni di Medan, Pererat Silaturahmi dan Jalin Sinergi

GERBRAK Tuntut KPK Panggil Gubernur Sumut, Minta Dewas KPK Umumkan Kepada Publik Dari Lima Komisioner Yang Tidak Menandatangani Surat Panggilan

Azmi Hadli, Ketua KAMAK: "KPK Lamban Periksa Bobby Nasution!"

Bobby Nasution Dukung Penyelenggaraan Equestrian Event Gubernur Sumut Cup

Bobby Resmikan Gedung Perpustakaan Hadiah Hari Jadi Kabupaten Pakpak Bharat Ke 22 Tahun

Keluarga Besar PAC PKN Medan Marelan Gelar Malam Silaturahmi Sesama Pengurus