Presidium MARAK Minta KPK Usut Tim Transisi Bobby Nasution, Ungkap Muara Korupsi APBD Sumut

​MEDAN — Jaringan korupsi di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Kali ini, Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Tim Transisi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Pemeriksaan ini dinilai krusial untuk mengungkap dalang di balik proyek-proyek infrastruktur bermasalah dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi enam kali sepanjang tahun 2025.
​Arief Tampubolon, dari Presidium MARAK, menyatakan optimisme bahwa KPK akan memanggil tim transisi tersebut dalam waktu dekat. "Kami yakin KPK akan memanggil dan memeriksa Tim Transisi Bobby Nasution. KPK telah mendapatkan informasi penting mengenai peran mereka dari keterangan Pj Sekda Effendi Pohan," kata Arief, Sabtu (2/8/2025).
​Menurut Arief, pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk membuka tabir gelap di balik Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 26 Juni 2025, yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Arief meyakini bahwa Tim Transisi memiliki peran signifikan dalam proses penganggaran proyek, yang pada akhirnya memuluskan praktik korupsi.
​"Pemeriksaan tim transisi akan menjelaskan siapa yang memerintahkan mereka, begitu juga siapa yang memberi instruksi kepada Topan Ginting dan Pj Sekda Effendi Pohan untuk mengintervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Arief. Ia menambahkan bahwa keterangan dari tim transisi ini juga akan meringankan posisi Topan Ginting, dengan menunjukkan adanya rantai komando yang lebih tinggi.
​Arief Tampubolon percaya bahwa benang merah kasus ini pada akhirnya akan mengarah pada satu nama. Meskipun enggan menyebutkan identitasnya, ia meyakini KPK sudah memiliki petunjuk kuat. "Cukup KPK yang bertanya kepada mereka, atas dasar apa mereka bekerja dan mengasistensi anggaran OPD. Mana surat keputusan (SK) sebagai dasar hukumnya. Kalaupun ada, siapa yang menandatangani? Kalau tidak ada, siapa yang memerintahkan?" tantangnya.
​Di akhir pernyataannya, Arief berharap KPK memanfaatkan momentum bulan kemerdekaan untuk membersihkan jaringan koruptor yang telah mengakar di Sumatera Utara dan Kota Medan. "Kami yakin ini menjadi momentum bagi KPK untuk membersihkan jaringan koruptor di Indonesia, khususnya di Sumut dan Kota Medan," tutupnya.

Baca Juga:

• Tim MIT Jatanras Poldasu Ringkus Resedivist Pencuri Ponsel Bocah di Perawang Riau.
• Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu
• Diduga Oknum Polisi Lakukan Kekerasan Fisik dan Intimidasi Mental di Parkiran Polrestabes Medan Terhadap Advokat Indra Surya Nasution SH

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tim MIT Jatanras Poldasu Ringkus Resedivist Pencuri Ponsel Bocah di Perawang Riau.

Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu

Diduga Oknum Polisi Lakukan Kekerasan Fisik dan Intimidasi Mental di Parkiran Polrestabes Medan Terhadap Advokat Indra Surya Nasution SH

KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT

Tak Sampai 24 Jam, Tim SAR Gabungan Temukan Lokasi Jatuhnya Pesawat ATR 42-500 di Pangkep

DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal