Desakan Publik , KAMAK Serukan KPK Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Lingkaran Dekat Bobby

Baca Juga:

• Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Diterpa Badai Skandal: Anggaran Rp 632 Miliar Dipertanyakan, Lantai Retak dan Lift Diduga Bekas
• Terkenal Kebal Hukum & Licin, Gebraksu: KPK Tangkap Baharuddin Siagian
• GERBRAK Tuntut KPK Panggil Gubernur Sumut, Minta Dewas KPK Umumkan Kepada Publik Dari Lima Komisioner Yang Tidak Menandatangani Surat Panggilan

MEDAN – Kepercayaan publik terhadap pemerintahan bersih kembali diuji seiring dengan desakan keras dari Koordinator Aksi Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) Saiful Adam, Menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan sejumlah kasus dugaan suap dan korupsi yang disebut-sebut melibatkan orang-orangdekat menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. Aksi lanjutan yang dijadwalkan pada Jumat, 11 Juli 2025 mendatang di Medan, menyerukan empat poin utama tuntutan kepada KPK.
KAMAK Sumatera Utara dan mitranya menyoroti beberapa nama yang diduga memiliki kedekatan dengan Bobby Nasution dan tersandung kasus hukum. Salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Ginting, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Topan Ginting disebut-sebut sebagai orang yang sangat dekat dengan Bobby Nasution.
Tidak hanya Topan Ginting, nama AHB juga kembali mencuat. AH, yang diduga juga orangdekat Bobby Nasution, disinyalir terlibat dalam kasus dugaan suap Dzulmi Eldin, mantan Wali Kota Medan. Organisasi-organisasi ini mendesak KPK untuk memeriksa kembali AH guna menuntaskan kasus tersebut.
Selain itu, dua nama lain, Akbar dan Sam, yang juga diduga orangdekat Bobby Nasution, disebut-sebut menjadi target pemeriksaan KPK.
Untuk menjaga integritas pemerintahan dan mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo yang bersih, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara dan aliansinya mengajukan beberapa tuntutan spesifik kepada KPK:

* Pemanggilan Paksa SN: Mendesak KPK untuk segera memanggil paksa SN karena telah dua kali mangkir dari panggilan dan dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus Blok M.
* Pemeriksaan Kembali AHB: Menuntut KPK untuk memeriksa kembali Akbar Hilmawan terkait dugaan kasus suap Dzulmi Eldin.
* Pemeriksaan dan Penetapan Bobby Nasution: Meminta KPK untuk memeriksa dan menetapkan Bobby Nasution dalam kasus suap yang melibatkan Topan Ginting, mantan Kadis PUPR Sumut.
* Pembongkaran Dugaan Korupsi Proyek Pemko Medan: Mendesak KPK untuk memeriksa dan membongkar dugaan korupsi dalam proyek-proyek Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2021 hingga 2024.
Tuntutan dari KAMAK Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan AMDHI ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat mengawal ketat upaya pemberantasan korupsi, terutama yang melibatkan figur-figur publik dan lingkaran kekuasaan. Diharapkan KPK dapat menindaklanjuti desakan ini dengan profesionalisme dan transparansi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Diterpa Badai Skandal: Anggaran Rp 632 Miliar Dipertanyakan, Lantai Retak dan Lift Diduga Bekas

Terkenal Kebal Hukum & Licin, Gebraksu: KPK Tangkap Baharuddin Siagian

GERBRAK Tuntut KPK Panggil Gubernur Sumut, Minta Dewas KPK Umumkan Kepada Publik Dari Lima Komisioner Yang Tidak Menandatangani Surat Panggilan

Azmi Hadli, Ketua KAMAK: "KPK Lamban Periksa Bobby Nasution!"

Dugaan Korupsi Dana Alkes & Antropometri Rp 62 Miliar, Jaga Marwah: Usut Mafia Anggaran DAK ke Sukabumi

Polsek Kota Kisaran Amankan Seorang Pria Pengancaman Dengan Cangkul