Anggota Komisi 4 DPRD Medan Ahmad Afandi Harahap Minta Penutupan Akses Jalan di Depan Pintu Tol Bandar Selamat Dievaluasi

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Ikuti Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
• Pemko Medan dan DPRD Kota Medan Lanjutkan Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014
• HUT ke-435 Kota Medan, Zulkarnaen S.K.M : Semua Pihak Harus Bersatu Mendukung Pembangunan Kota Medan

Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap meminta penutupan akses jalan di depan pintu Tol Bandar Selamat harus dikaji ulang.

Sebab, penutupan akses jalan oleh pihak Jasa Marga justru menambah kemacetan khususnya di jam sibuk yakni pukul 07.00-08.00 WIB dan pukul 17.00-18.00 WIB.

"Ya, penutupan akses jalan di depan pintu Tol Bandar Selamat yang dilakukan pada Selasa 3 Juni 2025, lalu oleh Jasa Marga perlu dilalukan kajian ulang. Karena justru penutupan akses jalan itu makin menimbulkan kemacetan," katanya kepada wartawan, Sabtu 7 Juni 2025.

Kemacetan itu, kata Politisi Demokrat Medan itu dikeluhkan oleh warga kepadanya yang menyebutkan akibat penutupan akses jalan di depan pintul Tol Bandar Selamat makin memperparah kemacetan di kawasan tersebut.

Dari hasil peninjauan langsung, katanya, adapun pembongkaran dua titik median jalan di Jalan Letda Sudjono (dekat Jalan Padang dan dekat Sekolah Budi Satrya), justru menjadi titik kemacetan pasca ditutupnya akses jalan di depan pintu Tol Bandar Selamat.

Hal itu, kata Bendahara Fraksi Demokrat itu diakibatkan kenderaan yang keluar/masuk harus terlebih dahulu memutar melalui akses jalan depan sekolah Budi Satrya dan depan Gang Padang.

"Khususnya mobil truck dan kontainer yang keluar/masuk dari harus berputar ke dua titik median jalan yang telah dibongkar. Sehingga di kedua akses putar balik itulah saat ini jadi pemicu macet," katanya.

Petugas Dishub

Sebenarnya, katanya, persoalan kemacetan di Jalan Letda Sudjono terutama di depan pintu tol Bandar Selamat memang sudah menjadi persoalan lama yang harus segera dicarikan solusi.

"Saya sudah 40 tahun sudah menjadi warga di Letd Sudjono. Bicara soal macet sebenarnya itu bisa diatasi dengan menempatkan petugas dari Dishub Medan di persimpangan yang rawan macet. Itu pernah dilakukan semasa Wali Kota Medan Rahudman Harahap," katanya.

Dikatakan, dirinya juga pernah melakukan konsultasi kepada Dishub Medan agar kembali melakukan penempatan personil Dishub Medan di setiap simpang yang menjadi titik kemacetan yang ada di Jalan Letda Sudjono Medan.

Menurutnya, dengan adanya penempatan personil Dishub di setiap persimpangan yang menjadi titik rawan kemacetan akan mampu mengurai kemacetan akibatnya padatnya arus lalulintas terutama di jam sibuk. "Saya secara pribadi sudah menyampaikan ini kepada Dishub Medan," katanya.

Pemasangan Traffic Light

Masih kata Afandi Harahap, selain dengan menempatkan personil Dishub Medan, upaya mengurai kemacetan di kawasan Jalan Letda Sudjono adalah dengan menambah jumlah traffic light di kawasan tersebut.

"Ini juga sudah saya bicarakan ke Dishub Medan. Kata mereka akan mencoba menganggarkannya," pungkasnya.

Sebelumnya akses jalan di depan Pintu Tol Bandar Selamat secar resmi akan ditutup oleh pihak Jasa Marga pada Selasa 3 Juni 2026, sore.

Penutupan akses itu dilakukan, setelah pihak Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) memastikan bahwa pembongkaran dua titik median jalan di Jalan Letda Sudjono (dekat Jalan Padang dan dekat Sekolah Budi Satrya), telah selesai dilakukan. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Ikuti Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pemko Medan dan DPRD Kota Medan Lanjutkan Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014

HUT ke-435 Kota Medan, Zulkarnaen S.K.M : Semua Pihak Harus Bersatu Mendukung Pembangunan Kota Medan

DPRD Kota Medan Mengusulkan Segera Dibentuk Pansus Aset Pemko Medan

Pencabutan Perda RDTR, Fraksi PKS Harapkan Kebijakan Penataan Ruang Menjadi Lebih Efisien dan Memberikan Kepastian Hukum

Wali Kota dan DPRD Medan Setuju Pencabutan Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035