Fraksi Demokrat DPRD Medan Soroti Mahalnya Biaya Konsultan Dari Pada Retrbusi dalam Pengurusan PBG

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Ikuti Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
• Pemko Medan dan DPRD Kota Medan Lanjutkan Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014
• HUT ke-435 Kota Medan, Zulkarnaen S.K.M : Semua Pihak Harus Bersatu Mendukung Pembangunan Kota Medan

Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan menyoroti mahalnya biaya konsultan ketimbang biaya retribusi. Karena, Konsultan dinilai sesukanya menetapkan biaya.

Penegasan ini disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Medan Muslim Harahap pada Rapat Paripurna DPRD Medan Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2024, Selasa 10 Juni 2025.

Menurut pandangan Fraksi Demokrat DPRD Medan, sangat disayangkan dengan mahalnya biaya konsultan dalam pengurusan Persetujuan Gambar Bangunan (PBG), yang pada akhirnya menghambat masyarakat untuk mengurusnya dan juga menghambat pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.

"Coba bayangkan, perbandingannya untuk biaya konsultan pengurus PBG Rp.15 juta, sementara Retribusi hanya Rp. 5 Juta. Tentunya ini sangat disayangkan. Karena kami lihat dipengurusan PBG ini tidak ada kepastian, seolah-olah konsultan lah yang menentukan berapa yang harus dibayar"ungkap Muslim.

Kemudian, mantan Kadisdukcapil Medan ini menjelaskan, di daerah lain, untuk rumah RSSSSS (Rumah Sangat Sederhana Susah Sekali Selonjor), type 45 ke bawah pengurus PBG nya sudah gratis, khususnya yang dibangun oleh masyarakat sendiri, terkecuali dibangun pengembang.

"Jadi kalau dibangun masyarakat di type 45 ke bawah, PBG sangat wajar digratiskan."jelasnya. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Ikuti Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pemko Medan dan DPRD Kota Medan Lanjutkan Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014

HUT ke-435 Kota Medan, Zulkarnaen S.K.M : Semua Pihak Harus Bersatu Mendukung Pembangunan Kota Medan

DPRD Kota Medan Mengusulkan Segera Dibentuk Pansus Aset Pemko Medan

Pencabutan Perda RDTR, Fraksi PKS Harapkan Kebijakan Penataan Ruang Menjadi Lebih Efisien dan Memberikan Kepastian Hukum

Wali Kota dan DPRD Medan Setuju Pencabutan Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035