Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
kota
Baca Juga:
- Bantu Biaya Pendidikan Korban Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Bobby Nasution Perluas Sekolah Gratis Tahap Pertama dan Relaksasi Biaya Kuliah
- KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M
- Kornas Kamak Azmi Hadly: “Bobby Nasution Pembohong Besar di Sumut”
MEDAN — Peristiwa korupsi yang kembali menimpa Provinsi Sumatera Utara, memantik rasa keprihatinan elemen masyarakat. Aparat penegak hukum (APH) didorong untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di Sumut, termasuk memanggil Gubernur Bobby Nasution.
Demikian poin penting yang terungkap dalam talkshow "Bincang Terang" bertema 'Blok Medan Mengancam Sumut, Apa Kabar Sumut Berkah' yang digagas Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Sumatera Utara
di Bae Coffee, Jalan Alfalah No.26, Medan Amplas, Jumat sore (4/7).
Diskusi yang diprakarsai Ketua GPA Sumut, Nurul Yakin Sitorus ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Ketua ISARAH Sumut Abdul Thaib Siahaan, pengamat politik Budi Setiawan Siregar, dan jurnalis senior Choking Susilo Sakeh.
Nurul Yakin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi Sumatera Utara yang dianggap masih jauh dari pemerataan pembangunan. Ia menilai, praktik korupsi telah menjadi penghambat utama tercapainya kesejahteraan masyarakat.
"Harapan masyarakat Sumut hari ini untuk menikmati pembangunan yang merata masih jauh dari kenyataan. Korupsi menjadi tembok besar yang menghalangi," ujarnya.
Ketua ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyinggung berbagai proyek yang dinilai bermasalah namun belum mendapat penanganan hukum secara tuntas.
"Kasus tambang, lampu pocong hingga revitalisasi Lapangan Merdeka adalah contoh persoalan yang terindikasi masalah, tapi tidak jelas penanganannya. Ini jadi alasan publik makin tidak percaya pada KPK," ungkapnya.
Hal senada disampaikan pengamat politik Budi Setiawan Siregar. Ia menyayangkan kekecewaan masyarakat di daerah seperti Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang belum menikmati hasil pembangunan akibat kasus dugaan korupsi yang mencuat belakangan ini.
"Kami berharap kasus OTT yang menyeret mantan Kadis PUPR Sumut (Topan Ginting) bisa diusut tuntas sampai ke akar-akarnya," ujarnya.
Kritik juga datang dari jurnalis senior, Choking Susilo Sakeh. Ia menyatakan pesimisme terhadap keberanian KPK dalam mengusut dugaan keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution, termasuk dalam proyek-proyek saat menjabat sebagai Wali Kota Medan.
"Saya tidak berharap banyak KPK akan memeriksa Gubernur Sumut dalam kasus ini. Tapi saya punya harapan kepada Kejaksaan Agung untuk berani mendalami proyek-proyek bermasalah seperti Lampu Pocong, Lapangan Merdeka, dan lainnya," pungkas Choking.
Talkshow ini menjadi ruang refleksi publik terhadap dinamika penegakan hukum dan pembangunan di Sumatera Utara, khususnya dalam menghadapi maraknya dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah. ***
Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
kota
Luar Biasa Borhap,Perempuan asal Padang Lawas Tabagsel Menikah dengan Mahar Rp1 Miliar Tutup Tahun 2025
kota
Gubernur Bobby Nasution Laporkan 648 Unit Huntap Sudah Groundbreaking Pascabanjir dan Longsor di Sumut
Info
BPK Serahkan LHP Semester II 2025,Bobby Nasution Harapkan Sinkronisasi Program dan Kebutuhan Masyarakat
kota
IKAPADA Peduli Bencana Tabagsel
kota
BAKOPAM Sumut Gelar Wisata Alam dan Doa Akhir Tahun di Hill Park
kota
Mosi Tidak Percaya Menggema, PMIISURATIN Desak Pembatalan Direksi Bank Sumut
kota
Hingga H3 Nataru 2025/2026, Jasa Marga Mencatat Volume Lalu Lintas di Regional Nusantara Konsisten Meningkat
kota
Mahasiswa Akan Geruduk PUPR Sumut dan DPPESDM, Desak Transparansi Perizinan SDA dan SIPB
kota
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meyakini sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci utama keberhasilan pemb
Politik