Cekcok di Kantor Gubernur Sumut, Komisi II DPR RI Sentil Bobby Nasution Gak Nyambung

MEDAN — Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025), sempat diwarnai ketegangan. Forum yang sedianya membahas persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru berubah panas akibat perdebatan antara sejumlah anggota Komisi II dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Dirut Baru Bawa Bank Sumut Lebih Progresif di Sektor Keuangan
• Datang dengan Harapan, Guru Padangsidimpuan Curhat ke DPRD Soal Hak dan Perlindungan
• Tunggakan Rp621 Miliar ke Kontraktor, Kepemimpinan Gubernur Jabar Dinilai Terlalu Populis

Anggota Komisi II, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyayangkan pernyataan Gubernur Bobby yang dinilainya emosional saat pembahasan melebar ke isu eks Hak Guna Usaha (HGU). Deddy merasa dirinya seolah-olah dituding enggan membahas aspirasi kepala daerah terkait persoalan tersebut.

"Persoalan eks HGU itu panjang, harus melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan banyak pihak lainnya. Tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu satu jam," ujar Deddy kepada wartawan usai acara.

Ia mengaku tersinggung saat Gubernur Bobby menyarankan kepala daerah keluar dari forum jika isu itu tidak dibahas.

"Lah gimana sih, gubernur kok baperan," ujar politisi PDIP ini menanggapi sikap Bobby.

Anggota Komisi II lainnya, Longki Djanggola dari Fraksi Gerindra, membenarkan pernyataan rekannya dan menyebut Gubernur Bobby salah paham terhadap maksud Deddy.

"Saya saksinya, tidak ada maksud Pak Deddy menolak aspirasi. Tapi ini persoalan kompleks yang butuh koordinasi lintas lembaga. Harus ada forum khusus untuk membahasnya," kata Longki yang saat itu bersebelahan dengan Deddy Sitorus.

Ia juga menilai forum tersebut sejak awal sudah dijadwalkan untuk membahas PNBP, namun justru melebar ke isu eks HGU secara tiba-tiba.

"Makanya ketika disalahartikan seolah kami tak mau dengar aspirasi, tentu jadi sensitif. Padahal kami terbuka, hanya waktunya tidak memungkinkan," imbuhnya.

Deddy dan Longki sama-sama menegaskan pentingnya komunikasi yang proporsional antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti dalam forum tersebut. Menurut Deddy Sitorus, jangan sampai diskusi teknis berubah jadi persoalan emosional. Ia menyebut gubernur harusnya paham dan bisa menjaga suasana.

Dalam rekaman percakapan saat forum berlangsung yang diperoleh wartawan, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan tim kunker, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa maksud dari rekannya Deddy Sitorus sebenarnya adalah untuk menyarankan pembahasan dilakukan dalam forum khusus yang melibatkan instansi terkait.

"Apa yang disampaikan Pak Gubernur tetap menjadi masukan bagi kami. Tapi untuk persoalan eks HGU ini tentu butuh waktu dan forum yang lebih tepat. Kami bahkan siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait agar persoalan ini bisa tuntas," ujar Rifqinizamy.

Deddy Sitorus dalam rekaman percakapan itu juga ada menyampaikan agar dicari waktu lain untuk membahas persoalan eks HGU dalam forum tersebut.

"Karena tadi pimpinan mengatakan waktu kita cuma sampai pukul 13.00 WIB. Urusan itu panjang ceritanya, historikalnya panjang tidak mungkin kita bahas satu jam. Mohon Anda tidak plesetin. Jangan benturkan kami, karena (masalah ini) melibatkan banyak instansi lain," ujarnya.

Informasi yang diperoleh wartawan, Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi alias Jiji merupakan pemantik atas persoalan eks HGU di wilayahnya. Ia mulanya yang meminta saran dan pendapat Komisi II untuk menyikapi persoalan dimaksud. Sebab selama ini pemda sangat kesulitan mengadu dalam hal mengatasi permasalahan eks HGU ataupun sengketa pertanahan. Padahal dalam kunker tersebut topik yang sedang dibahas adalah soal isu PNPB.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Nasution Minta Dirut Baru Bawa Bank Sumut Lebih Progresif di Sektor Keuangan

Datang dengan Harapan, Guru Padangsidimpuan Curhat ke DPRD Soal Hak dan Perlindungan

Tunggakan Rp621 Miliar ke Kontraktor, Kepemimpinan Gubernur Jabar Dinilai Terlalu Populis

UHC Bobby Nasution Digaungkan, Pasien Kecelakaan di Medan Dipaksa Bayar Umum

Bantu Biaya Pendidikan Korban Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Bobby Nasution Perluas Sekolah Gratis Tahap Pertama dan Relaksasi Biaya Kuliah

Penegakkan Hukum Kerusakan Hutan Batangtoru Jangan Tebang Pilih,LIPPSU dan SHI Sumut Soroti Kinerja Bareskrim Polri.