"Dimana Ada Bobby, Disitu Ada Topan"

Medan – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara menyeret nama Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut, yang juga dikenal sebagai sosok dekat Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Baca Juga:

• DBH Bukan Warisan Edy Rahmayadi, Utang DBH Itu Produk Era Pj dan Bobby
• Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Warisan Edy Rahmayadi Dirusak Bobby Nasution
• KAMAK Tuding KPK Lindungi Bobby Nasution di Kasus Korupsi Jalan

Topan ditangkap pada Kamis (26/6) malam dalam rangkaian OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan senilai ratusan miliar rupiah. Bersama sejumlah pejabat lainnya, ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Jakarta.

Kedekatan dengan Bobby Nasution

Topan Ginting dikenal publik sebagai orang kepercayaan Bobby Nasution sejak menjabat Wali Kota Medan. Ia kemudian diboyong ke Pemprov Sumut dan menjabat posisi strategis sebagai Kadis PUPR, tak lama setelah Bobby dilantik menjadi Gubernur Sumut pada awal 2025.

"Dimana ada Bobby, di situ ada Topan," ucap salah satu warga Kota Medan yang enggan disebutkan namanya. Kedekatan mereka menimbulkan dugaan bahwa Topan mengetahui banyak hal, termasuk urusan-urusan sensitif di pemerintahan.

Kini, setelah OTT ini mencuat, sejumlah pihak mulai menyoroti apakah keterlibatan Topan akan membuka jalur pengusutan terhadap harta kekayaan pejabat lain, termasuk Bobby Nasution sendiri.

KPK Buka Peluang Panggil Bobby

Juru Bicara KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Gubernur Sumut jika ditemukan bukti keterlibatan.

"Apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk atasan dari tersangka, tentu akan kami panggil untuk dimintai keterangan," tegas Asep kepada awak media, Jumat (28/6).

KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana mencurigakan dalam proyek-proyek jalan tersebut.

Masa Tenang Telah Berakhir?

Sejumlah pengamat menilai bahwa perubahan kepemimpinan nasional turut mengubah peta politik dan perlindungan terhadap tokoh-tokoh tertentu. "Dulu, saat mertua masih presiden, siapa yang berani ganggu? Tapi sekarang zamannya sudah berganti," kata seorang warga Sumut, menyindir hubungan Bobby dengan Presiden sebelumnya.

Publik Menunggu Transparansi

Kasus ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa mendesak agar KPK mengusut tuntas dan tidak berhenti di level pelaksana. Jika ada aliran dana mencurigakan ke pihak lain, publik berharap tidak ada tebang pilih dalam proses hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Bobby Nasution belum memberikan pernyataan resmi mengenai kasus yang menjerat bawahannya tersebut.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DBH Bukan Warisan Edy Rahmayadi, Utang DBH Itu Produk Era Pj dan Bobby

Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Warisan Edy Rahmayadi Dirusak Bobby Nasution

KAMAK Tuding KPK Lindungi Bobby Nasution di Kasus Korupsi Jalan

Bobby Nasution: Pelantikan Kadishub Sumut Masih Menunggu Pansel

Bobby Lantik 177 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Sumut: “Jangan Bekerja Biasa-Biasa Saja!”

Jejak Panjang Kasus Jalan Rp165 Miliar di Sumut: Dari Tender E-Katalog hingga Dugaan Perintah Politik