Kadis PUPR Sumut Dipecat Usai Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Suap Proyek Rp 8 Miliar

Medan – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, resmi dipecat dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 26 Juni 2025.

Baca Juga:

• Topang Stabilitas Ekonomi, KAI Sumut Distribusikan 683.957 Ton Komoditas Unggulan Selama 2025
• Kasus Suap Topan Ginting: Efendi Pohan Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Hakim Perintahkan Sprindik Khusus
• PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

Pemecatan Topan diumumkan pada Sabtu, 28 Juni 2025, menyusul pengumuman resmi dari KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp 231,8 miliar.

"Pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun. Pemecatan terhadap pejabat ini adalah bentuk komitmen untuk bersih-bersih di lingkungan pemerintahan," tegas Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan enam orang, lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Topan diduga menerima suap sebesar 4–5 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp 8 miliar. Dana tersebut diberikan bertahap oleh pihak kontraktor melalui skema fee proyek yang telah diatur sebelumnya.

"TOP (Topan Obaja Putra) selaku Kadis PUPR Sumut diduga mengatur penunjukan rekanan proyek dan menerima komitmen fee dari perusahaan yang mengerjakan proyek," ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Dalihan Natolu Group (DNG), sebuah perusahaan swasta yang disebut memiliki kedekatan dengan elit politik di Sumatera Utara. Penetapan Topan sebagai tersangka sekaligus memperkuat dugaan praktik korupsi berjemaah yang melibatkan pejabat tinggi provinsi.

Nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga ikut terseret dalam sorotan publik. Sejumlah pengamat dan aktivis antikorupsi mendorong KPK untuk memanggil Bobby guna dimintai keterangan soal pengawasan terhadap anak buahnya.

Sementara itu, data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) mencatat Topan memiliki kekayaan sekitar Rp 4,99 miliar. Namun jumlah tersebut dinilai tak mencerminkan gaya hidup dan aliran dana yang saat ini sedang ditelusuri KPK.

Saat ini, Topan dan empat tersangka lainnya ditahan KPK untuk keperluan penyidikan selama 20 hari ke depan. KPK menegaskan proses hukum akan berjalan secara objektif dan transparan.

"Ini jadi peringatan keras bagi seluruh kepala dinas dan pejabat publik. Jangan bermain-main dengan anggaran negara. Kami akan bertindak tegas," tutup Asep.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Topang Stabilitas Ekonomi, KAI Sumut Distribusikan 683.957 Ton Komoditas Unggulan Selama 2025

Kasus Suap Topan Ginting: Efendi Pohan Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Hakim Perintahkan Sprindik Khusus

PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

Topan Didakwa Terima Suap, Jaga Marwah: KPK Usut Proyek Dinas PU Kota Medan TA 2021-2022

Jejak Panjang Kasus Jalan Rp165 Miliar di Sumut: Dari Tender E-Katalog hingga Dugaan Perintah Politik

Sidang Korupsi Jalan Rp165 Miliar: Anak Buah Ungkap Perintah Topan Ginting Menangkan PT DNG