Kadis PUPR Sumut Dipecat Usai Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Suap Proyek Rp 8 Miliar

Medan – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, resmi dipecat dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 26 Juni 2025.

Baca Juga:

• Warga Sumut Gantungkan Harapan ke KPK Bongkar Kasus Topan Ginting Diduga Korupsi Mulai Dari Pemko Medan
• Topan Ginting Diharapkan 'Bernyanyi' Usai Ditahan KPK
• Desak KPK Usut Asal Usul Harta Kekayaan Topan Ginting, Curigai Gratifikasi dan Pencucian uang

Pemecatan Topan diumumkan pada Sabtu, 28 Juni 2025, menyusul pengumuman resmi dari KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp 231,8 miliar.

"Pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun. Pemecatan terhadap pejabat ini adalah bentuk komitmen untuk bersih-bersih di lingkungan pemerintahan," tegas Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan enam orang, lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Topan diduga menerima suap sebesar 4–5 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp 8 miliar. Dana tersebut diberikan bertahap oleh pihak kontraktor melalui skema fee proyek yang telah diatur sebelumnya.

"TOP (Topan Obaja Putra) selaku Kadis PUPR Sumut diduga mengatur penunjukan rekanan proyek dan menerima komitmen fee dari perusahaan yang mengerjakan proyek," ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Dalihan Natolu Group (DNG), sebuah perusahaan swasta yang disebut memiliki kedekatan dengan elit politik di Sumatera Utara. Penetapan Topan sebagai tersangka sekaligus memperkuat dugaan praktik korupsi berjemaah yang melibatkan pejabat tinggi provinsi.

Nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga ikut terseret dalam sorotan publik. Sejumlah pengamat dan aktivis antikorupsi mendorong KPK untuk memanggil Bobby guna dimintai keterangan soal pengawasan terhadap anak buahnya.

Sementara itu, data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) mencatat Topan memiliki kekayaan sekitar Rp 4,99 miliar. Namun jumlah tersebut dinilai tak mencerminkan gaya hidup dan aliran dana yang saat ini sedang ditelusuri KPK.

Saat ini, Topan dan empat tersangka lainnya ditahan KPK untuk keperluan penyidikan selama 20 hari ke depan. KPK menegaskan proses hukum akan berjalan secara objektif dan transparan.

"Ini jadi peringatan keras bagi seluruh kepala dinas dan pejabat publik. Jangan bermain-main dengan anggaran negara. Kami akan bertindak tegas," tutup Asep.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Warga Sumut Gantungkan Harapan ke KPK Bongkar Kasus Topan Ginting Diduga Korupsi Mulai Dari Pemko Medan

Topan Ginting Diharapkan 'Bernyanyi' Usai Ditahan KPK

Desak KPK Usut Asal Usul Harta Kekayaan Topan Ginting, Curigai Gratifikasi dan Pencucian uang

Topan Ginting Digiring KPK dengan Rompi Oranye, Diduga Terima Rp 8 Miliar dari Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar

Gubernur Sumut Belum Beri Pernyataan soal OTT KPK Kadis PUPR

Azmi Hadli: "Kalau KPK Fair dan Berani, Saya Yakin Seratus Persen ‘Bobby Itu Terlibat!"