Bobby Jangan Lebay, Dari Dulu Masyarakat Sumut Menyatakan Empat Pulau Milik Aceh

Medan - Polemik empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh sudah selesai, menyusul sikap mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang terkesan "lebay" menanggapi keputusan pemerintah pusat mengembalikan kedaulatan keempat pulau tersebut kepada Provinsi Aceh.

Baca Juga:

• PLN UIP SBU dan Kejati Aceh Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
• SPS Aceh Kerjasama LUKW Pikiran Rakyat Gelar Uji Kompetensi Wartawan UKW
• Mau Naik Travel Umrah, DPO Korupsi Dana Tembakau Bener Meriah Diciduk di Kualanamu

Publik menilai, pernyataan Bobby yang seolah mempertanyakan keabsahan keputusan itu menunjukkan sikap tidak memahami sejarah dan aspirasi masyarakat Sumut sendiri. Bahkan sejumlah tokoh dan aktivis Sumatera Utara justru menyatakan bahwa sejak lama empat pulau itu memang secara kultural, geografis, dan historis merupakan bagian dari Aceh.

"Bobby jangan lebay. Dari dulu masyarakat Sumut, termasuk para akademisi dan tokoh adat, sudah menyatakan bahwa keempat pulau tersebut adalah milik Aceh. Tidak usah memelintir fakta sejarah hanya demi kepentingan politik sesaat," tegas Shohibul Anshor Siregar, pengamat sosial dan politik asal Sumut, Rabu (18/6/2025).

Keempat pulau dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Keputusan pengembalian ke Aceh ditegaskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yang merujuk pada hasil verifikasi administrasi batas wilayah antara dua provinsi tersebut.

Menurut Shohibul, jika Bobby dan sejumlah pihak di Sumut merasa dirugikan, seharusnya jalur hukum dan kajian objektif yang digunakan, bukan malah memprovokasi opini publik seolah-olah pemerintah pusat melakukan kekeliruan.

"Jangan karena gagal memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu, lalu membelokkan narasi. Ini soal wilayah dan sejarah, bukan popularitas," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan tokoh Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba. Ia menegaskan bahwa polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk mengoreksi kebijakan yang selama ini ambigu.

"Kita minta Presiden Prabowo tetap tegas dan tidak terpengaruh tekanan politik lokal. Mendagri Tito Karnavian juga harus dievaluasi karena kebijakan-kebijakan sebelumnya justru memicu kekisruhan," ujarnya.

Di lapangan, masyarakat di wilayah perbatasan Aceh juga menyambut gembira keputusan pengembalian empat pulau tersebut, karena mereka merasa selama ini hak-hak administratif dan sosial mereka terabaikan akibat tarik-menarik kewenangan antarprovinsi.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PLN UIP SBU dan Kejati Aceh Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

SPS Aceh Kerjasama LUKW Pikiran Rakyat Gelar Uji Kompetensi Wartawan UKW

Mau Naik Travel Umrah, DPO Korupsi Dana Tembakau Bener Meriah Diciduk di Kualanamu

Baitul Mal Aceh Tengah Evakuasi dan Rawat Seorang Mustahiq Lumpuh ke RSU Datu Beru

Spanduk “Irsyadi dan Kroni-Kroninya Kuasai Pemerintah Aceh” Muncul di Simpang Surabaya

Percepat Sertifikasi Aset Daerah, Wali Kota Tanjungbalai dan Kakanwil BPN Sumut Tinjau Pulau Milik Pemko